Luki menuturkan, keluarganya semakin panik ketika lokasi proyek apartemen Pondok Kelapa Village tiba-tiba ditutup.
”Kantor marketing berpindah-pindah. Pertama ke Kuningan, lalu ke Benhil. Lapor ke Sarana Jaya pun tidak digubris. Akhirnya, saya coba googling untuk cari konsumen senasib. Dari googling, ketemulah sesama korban. Kami gabung di grup Whatsapp, sempat kopi darat untuk membahas langkah apa yang harus diambil agar dapat refund. Akhir 2017, satu persatu bergantian kunjungi kantor marketing di Benhil. Katanya, akan ada kejelasan di Januari 2018,” bebernya.
Namun, Luki dan konsumen lainnya kaget karena pada bulan ini, lokasi apartemen mereka justru dijadikan tempat pembangunan rumah DP 0 rupiah. Padahal, banyak dari mereka yang sudah melunasi cicilan pembayaran.
“Saya tak bermasalah dengan implementasi rumah DP 0 rupiah. Mungkin, itu terbaik untuk orang yang membutuhkan. Tapi sekarang nasib uang kami bagaimana Pak @aniesbaswedan dan Pak @sandiuno? Kami ingin uang kami kembali, itu saja,” pintanya.
Ia mengakui, kalaupun uangnya tak dikembalikan dan dialihkan menjadi peserta rumah DP 0 rupiah, maka justru akan melanggar ketentuan.
Pasalnya, kata dia, Anies dan Sandiaga sudah menentukan bahwa peserta program itu adalah warga berpenghasilan di bawah Rp7 juta per bulan, dan hanya boleh untuk hunian pertama.
”Jadi, keluarga kami tak termasuk di dalam target penerima program dan persyaratan Rumah DP 0 rupiah. Karena penghasilan keluarga di atas Rp 7 jt/bulan. Kami juga sudah punya hunian tetap. Dan kami membeli unit apartemen itu bukan untuk dihuni, tapi investasi. Jadi gimana dong?” curhatnya.
”Mohon maaf, ini bukan Site Master Plan baru. Ini sudah ada sejak 2015, untuk #PondokKelapaVillage. Hanya ’bungkus’nya yang baru. Kami konsumen yang sudah bayar nasibnya malah tak jelas,” tandasnya.
Kasus ini sebenarnya sudah pernah dikonfirmasikan kepada Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, Senin, tanggal 27 November 2017.
Baca Juga: Kapolri Pastikan Tak Akan Tangkap Nelayan Cantrang
Yoory saat itu membenarkan pihaknya memunyai lahan 3,6 hektare di daerah tersebut. Lahan itu akan dibagi dua, yakni untuk komersial dan rumah DP 0 rupiah.
Terkait apartemen yang mangkrak, Yoory mengakui proyek itu akan dilanjutkan setelah kerja sama dengan pengembang PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT) tidak mampu membangun proyek tersebut.
"Pondok Kelapa Village lanjut untuk komersial. Kemungkinan kami ganti partner kerja sama supaya dapat terbangun segera. Nanti DP 0 rupiah di luar areanya apartemen," tuturnya ketika itu.
Sementara hingga berita ini diunggah, jurnalis Suara.com di Balai Kota DKI tengah berupaya meminta konfirmasi persoalan ini kepada Gubernur Anies Baswedan atau Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
Berita Terkait
-
Dicibir, Anies: Masih Ada 1000 Becak yang Beroperasi di Jakarta
-
Masih Ada 3 Rumah Warga di Tengah Lokasi Rumah DP 0 Rupiah
-
Mau Ikut DP Rumah Nol Rupiah? Cek Syaratnya di Sini
-
Sehari Diresmikan Anies, Tak Ada Pengerjaan Rumah DP 0 Persen
-
Anies Senang Warga Antusias Cari Informasi soal Rumah DP 0 Rupiah
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!