Suara.com - Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Adi Prasetyo mengingatkan media untuk tetap independen menjelang dilaksanakannya Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019.
"Kami meminta pada media agar 'newsroom' dijaga independensinya, karena peran media sebetulnya menjadi pengawas dalam proses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," kata Yosep di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (19/1/2018) seperti dikutip dari Antara.
Yosep juga menekankan kepada para pemimpin media untuk tidak memasukkan unsur politik maupun konflik kepentingan dalam pemberitaan serta kegiatan pencarian berita atau liputan pada tahun politik ini.
"Kita tahu banyak pimpinan media memiliki partai, kemudian juga menjadi bagian dari orang yang mengusung pasangan tertentu dari partai," ujar Yosep.
Ia mempersilakan para pemilik media berpolitik praktis, akan tetapi independensi ruang redaksi harus dijaga.
"Silakan kalau misalnya para pemilik berpolitik, tapi 'newsroom' dijaga independensinya," kata dia.
Berdasarkan pengalaman Pemilu 2014 dan beberapa pilkada, pihaknya selalu mendapat pengaduan terkait dengan adanya calon yang dirugikan oleh pemberitaan media, karena mendukung calon yang lain.
Terkait dengan hal itu, Dewan Pers telah mengeluarkan surat edaran yang menegaskan tentang peran media sebagai pengawas pilkada dan pemilu.
"Sehingga kelak diharapkan tidak ada lagi pengaduan dari pasangan calon," kata Yosep.
Baca Juga: Terbukti Bantu Teroris, Perempuan Maroko Divonis 5 Tahun Bui
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan