Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku industri keuangan tidak bersikap menunggu dan melihat lagi karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini baik dan tepat untuk mengembangkan usaha, sedangkan Pilkada serentak yang bakal digelar tahun 2018 tidak membuat mereka ragu bertindak.
"Kalau industri keuangan ikut-ikutan 'wait and see' kapan mau bertindak," kata Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Jakarta, Kamis malam.
Ia menyebutkan jika pelaku ekonomi bersikap wait and see karena tahun 2018 ada pelaksanaan pilkada serentak, maka sebenarnya setiap tahun ada pilkada. "Apa mau nunggu terus? " tanya Presiden.
Presiden minta agar urusan politik dipisahkan dari urusan ekonomi dan bisnis.
"Biarin yang pilkada, pilkada, yang ekonomi harus tetap jalan. Ekonomi main di ekonomi, politik biar politik," katanya.
Ia juga mengingatkan industri keuangan khususnya perbankan tidak asyik mengelola atau menghimpun dana namun kemudian susah dalam menyalurkan kredit.
"Atau debiturnya hanya itu-itu saja, tidak merata dan tidak menyebar," katanya.
Ia menyebutkan pemerintah terus mendorong masyarakat semakin terhubung dengan perbankan.
Pemerintah menggencarkan program kehutanan sosial dan sertifikat tanah di mana program itu juga terkait dengan perbankan "Tahun 2017, sebanyak lima juta sertifikat diterbitkan, tahun ini ditargetkan tujuh juta sertifikat," katanya.
Baca Juga: Jokowi: di Indonesia, Praktek Keseharian Islam Santun dan Moderat
Ia menyebutkan dari 126 juta bidang tanah, saat ini baru 46 juta bidang tanah yang besertifikat, masih 86 juta bidang tanah belum bersertifikat. "Kalau setahun hanya 500.000 sertifikat, puluhan tahun baru semua bersertifikat, " katanya.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga meminta BUMN, BUMD dan perbankan mencari model pembiayaan terutama pembiayaan infraatruktur sehingga tidak aemua tergantung kepada APBN karena dari APBN lebih untuk kepentingan rakyat banyak.
"Daerah bisa menerbitkan obligasi daerah tetapi harus benar-benar untuk membangun infrastrukrur yang produktif," kata Presiden Jokowi. (Antara)
Berita Terkait
-
Ini dia Penampakan Salinan Ijazah Jokowi Telegalisir dari KPU
-
Terima Laporan Tragedi Gearek, Yorrys Raweyai Singgung Era Jokowi: Ini Tukang Bohong Atau Apa
-
Terpopuler: Kronologi Jokowi Masuk Epstein Files, Apa Agama Jeffrey Epstein?
-
Kronologi Nama Jokowi Masuk Epstein Files, Apa Artinya?
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029