Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku industri keuangan tidak bersikap menunggu dan melihat lagi karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini baik dan tepat untuk mengembangkan usaha, sedangkan Pilkada serentak yang bakal digelar tahun 2018 tidak membuat mereka ragu bertindak.
"Kalau industri keuangan ikut-ikutan 'wait and see' kapan mau bertindak," kata Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Jakarta, Kamis malam.
Ia menyebutkan jika pelaku ekonomi bersikap wait and see karena tahun 2018 ada pelaksanaan pilkada serentak, maka sebenarnya setiap tahun ada pilkada. "Apa mau nunggu terus? " tanya Presiden.
Presiden minta agar urusan politik dipisahkan dari urusan ekonomi dan bisnis.
"Biarin yang pilkada, pilkada, yang ekonomi harus tetap jalan. Ekonomi main di ekonomi, politik biar politik," katanya.
Ia juga mengingatkan industri keuangan khususnya perbankan tidak asyik mengelola atau menghimpun dana namun kemudian susah dalam menyalurkan kredit.
"Atau debiturnya hanya itu-itu saja, tidak merata dan tidak menyebar," katanya.
Ia menyebutkan pemerintah terus mendorong masyarakat semakin terhubung dengan perbankan.
Pemerintah menggencarkan program kehutanan sosial dan sertifikat tanah di mana program itu juga terkait dengan perbankan "Tahun 2017, sebanyak lima juta sertifikat diterbitkan, tahun ini ditargetkan tujuh juta sertifikat," katanya.
Baca Juga: Jokowi: di Indonesia, Praktek Keseharian Islam Santun dan Moderat
Ia menyebutkan dari 126 juta bidang tanah, saat ini baru 46 juta bidang tanah yang besertifikat, masih 86 juta bidang tanah belum bersertifikat. "Kalau setahun hanya 500.000 sertifikat, puluhan tahun baru semua bersertifikat, " katanya.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga meminta BUMN, BUMD dan perbankan mencari model pembiayaan terutama pembiayaan infraatruktur sehingga tidak aemua tergantung kepada APBN karena dari APBN lebih untuk kepentingan rakyat banyak.
"Daerah bisa menerbitkan obligasi daerah tetapi harus benar-benar untuk membangun infrastrukrur yang produktif," kata Presiden Jokowi. (Antara)
Berita Terkait
-
Berapa Biaya Kuliah di MDIS Selama 3 Tahun? Kampus Gibran di Singapura
-
Said Didu Bongkar Sinyal Keras Jokowi ke Prabowo: Ancaman 'Paket Maut' dan Kunci Tiket 2 Periode
-
Analisa Panas Ade Armando: PDIP, Anies dan Demokrat Otaki Isu Ijazah Palsu Jokowi, Dendam Politik?
-
Wakil Rakyat Tapi Tidak Merakyat? Ini 8 Item Fashion Mewah Pejabat Indonesia yang Jadi Sorotan
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- Jelajah Rasa! Ini Daftar Kota di Jawa Tengah yang Jadi Surganya Pecinta Kuliner
Pilihan
-
Malaysia Turunin Harga Bensin, Netizen Indonesia Auto Julid: Di Sini yang Turun Hujan Doang!
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
Terkini
-
'Jual' Anak 6 Tahun yang Dicabuli Eks Kapolres Ngada, Mahasiswi Fani Dituntut 12 Tahun Penjara
-
Kronologi Mencekam Sekuriti-Pekerja Toba Pulp Lestari Serbu Warga Adat Sihaporas, Ibu-ibu Dipukuli
-
Ketika DN Aidit dan Petinggi PKI Khusyuk Berdoa...
-
Sinyal Belum Kompak? Prabowo Sudah Rilis Perpres, Puan Belum Tahu Apa-apa soal IKN Ibu Kota Politik
-
Tangis Bocah Penjual Cilok usai Ditipu Berubah Haru saat Warga Patungan Ganti Kerugian
-
Pekerja Toba Pulp Lestari Serbu Warga Adat: Anak Disabilitas Dipukul, Rumah dan Posko Dibakar!
-
Marak Keracunan Massal MBG, Puan Maharani Desak Evaluasi Total: Anak-anak Jangan Dirugikan!
-
Sorotan Internasional Kasus Keracunan MBG, Puan Maharani Desak Evaluasi Total
-
Dapat Lampu Hijau dari Puan, Nasib RUU Ketenagakerjaan Kini Ikut Ditentukan Buruh
-
Eks Kapolres Ngada Malah Predator Anak, Dituntut 20 Tahun Bui dan Denda Rp5 Miliar