Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaku industri keuangan tidak bersikap menunggu dan melihat lagi karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini baik dan tepat untuk mengembangkan usaha, sedangkan Pilkada serentak yang bakal digelar tahun 2018 tidak membuat mereka ragu bertindak.
"Kalau industri keuangan ikut-ikutan 'wait and see' kapan mau bertindak," kata Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 di Jakarta, Kamis malam.
Ia menyebutkan jika pelaku ekonomi bersikap wait and see karena tahun 2018 ada pelaksanaan pilkada serentak, maka sebenarnya setiap tahun ada pilkada. "Apa mau nunggu terus? " tanya Presiden.
Presiden minta agar urusan politik dipisahkan dari urusan ekonomi dan bisnis.
"Biarin yang pilkada, pilkada, yang ekonomi harus tetap jalan. Ekonomi main di ekonomi, politik biar politik," katanya.
Ia juga mengingatkan industri keuangan khususnya perbankan tidak asyik mengelola atau menghimpun dana namun kemudian susah dalam menyalurkan kredit.
"Atau debiturnya hanya itu-itu saja, tidak merata dan tidak menyebar," katanya.
Ia menyebutkan pemerintah terus mendorong masyarakat semakin terhubung dengan perbankan.
Pemerintah menggencarkan program kehutanan sosial dan sertifikat tanah di mana program itu juga terkait dengan perbankan "Tahun 2017, sebanyak lima juta sertifikat diterbitkan, tahun ini ditargetkan tujuh juta sertifikat," katanya.
Baca Juga: Jokowi: di Indonesia, Praktek Keseharian Islam Santun dan Moderat
Ia menyebutkan dari 126 juta bidang tanah, saat ini baru 46 juta bidang tanah yang besertifikat, masih 86 juta bidang tanah belum bersertifikat. "Kalau setahun hanya 500.000 sertifikat, puluhan tahun baru semua bersertifikat, " katanya.
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga meminta BUMN, BUMD dan perbankan mencari model pembiayaan terutama pembiayaan infraatruktur sehingga tidak aemua tergantung kepada APBN karena dari APBN lebih untuk kepentingan rakyat banyak.
"Daerah bisa menerbitkan obligasi daerah tetapi harus benar-benar untuk membangun infrastrukrur yang produktif," kata Presiden Jokowi. (Antara)
Berita Terkait
-
Jokowi Masih 'Lengket' di Hati Rakyat, Akankah Jadi Bayang-bayang bagi Pemerintahan Prabowo?
-
Gus Yaqut Tegaskan Kuota Haji Tambahan 20 Ribu Adalah Instruksi Langsung Jokowi
-
Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah, Solusi Efisiensi atau Malah Berisiko?
-
Sering 'Pecah Kongsi', Haruskah Jabatan Wakil Kepala Daerah Dihapus? Ini Kata Pakar UGM
-
Soroti Era SBY dan Jokowi, Purbaya Sebut Mesin Ekonomi Indonesia Pincang Selama 20 Tahun
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Dedi Mulyadi Ancam Tahan Bantuan Desa, Ini Penyebabnya!
-
Viral Pungli Wisata Air Panas Karo Berujung Blokade Jalan, 3 Orang Ditangkap
-
KPK Tahan 4 Tersangka Korupsi Dana Iklan Bank BJB, Kerugian Negara Rp223,6 Miliar
-
Mengenal Spesifikasi Isuzu New mu-X SUV Tangguh yang Siap Melibas Berbagai Medan
-
Bukan Cuma Gizi, Ini 4 Fondasi Utama Tumbuh Kembang Anak di 1.000 Hari Pertama
-
Olahraga Jadi Cara Pelaku Industri Panas Bumi Bangun Koneksi
-
Jaga Pasokan Energi Subsidi, Pengurus Hiswana Migas DPC Bogor Temui Ketua DPRD Kota Bogor
-
Pemadaman Kebakaran Hutan di Palangka Raya Terkendala Minimnya Sumber Air
-
Satelit AI Lampung-1 Meluncur dari China, Canggih Tapi Berisiko Data Leak?
-
336 Ribu Berebut 5.500 Kuota HUT RI di Istana, Warga yang Belum Pernah Hadir Diprioritaskan