Suara.com - DPR menunda pelantikan Wakil Ketua DPR baru dari PDI Perjuangan pada rapat paripurna, Rabu (14/2/2018). Pelantikan Wakil Ketua DPR baru dari PDIP ditunda karena hasil revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 belum diberi nomor.
"Hari ini seharusnya ada pelantikan Wakil Ketua DPR dari PDIP, tetapi karena ada masalah teknis, Presiden masih hadiri Kongres di Maluku maka akan dilantik di pembukaan sidang mendatang," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di ruang sidang Paripurna DPR, Jakarta.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan DPR telah mengajukan surat hasil pembahasan revisi UU MD3 kepada Pemerintah.
Namun sampai sekarang pimpinan DPR belum menerima surat balasan dari Pemerintah. Sehingga pimpinan DPR belum bisa membawa ke rapat Badan Musyawarah atau rapat pimpinan Fraksi.
"Nomornya (surat hasil revisi UU MD3) belum ada," ujar dia.
Dia menambahkan seharusnya sebelum reses dimulai pimpinan DPR terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR baru terkait tugas dan fungsinya. Sebab ada tambahan satu pimpinann DPR dari Fraksi PDIP.
"Kami lagi bahas dia (pimpinan DPR baru dari PDIP) wakili sektor apa, ada yang usul sektor hubungan kelembagaan. Karena memang fungsi kehadiran PDIP di pimpinan itu tadinya untuk memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan DPR," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
Terkini
-
Gelar Pahlawan untuk Soeharto, KontraS: Upaya Cuci Dosa Pemerintah
-
Ketua BAM DPR Aher Janji UU Ketenagakerjaan Baru akan Lebih Baik Usai Temui Buruh KASBI
-
Lewat Kolaborasi dengan Iko Uwais di Film TIMUR, BNI Dukung Industri Film Nasional
-
Internet di Indonesia Masih Belum Merata, Kolaborasi Infrastuktur adalah Jalan Pintasnya
-
Aksi Buruh KASBI di DPR Bubar Usai Ditemui Aher, Janji Revisi UU Ketenagakerjaan
-
Komoditas Nikel Indonesia Menguat, Hilirisasi Jadi Kunci
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung