KPK Tolak Pembebasan Bersyarat, Nazaruddin: Tolong Ikuti Aturan

Suara.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin meminta semua pihak mengikuti aturan perihal aturan asimilasi dan bebas bersyarat.

Pernyataan Nazaruddin menyusul tanggapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, yang menolak untuk memberikan rekomendasi asimilasi kerja sosial Nazaruddin.

"Kalau usulan asimilasi dan bebas bersyarat itu, kita (Indonesia) kan negara hukum, kita negara aturan, saya minta kepada semua aparaturnya ikutilah aturan," ujar Nazaruddin seusai menjadi saksi dengan terdakwa kasus dugaan korupsi Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bungur, Jakarta, Senin (19/2/2018).

Ia menyebut dirinya menjadi terpidana kasus korupsi,  lantaran mengikuti aturan yang berlaku yang ada di Indonesia. Maka dari itu, Nazaruddin berharap KPK dapat memberikan kebijakan yang sesuai aturan hukum.

"Saya kenapa hari ini mau masuk sampai kena masalah hukum karena mengikuti aturan. Ini saya dipenjara karena mengikuti aturan. Jadi saya minta, siapa pun itu, saya minta di negeri ini, kita (masyarakat) di negara hukum, ikutilah aturan," ucap Nazaruddin.

Meski ditolak KPK, Nazaruddin berharap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly  bisa mengabulkan usulan asimilasi dan pembebasan bersyarat dirinya.

Sebelumnya, KPK menolak memberikan rekomendasi asimilasi kerja sosial untuk Nazaruddin.

"Kami tidak akan memberikan rekomendasi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, di gedung KPK Jakarta, Jumat (9/2/2018) seperti dikutip dari Antara.

Kepala Subbagian Pemberitaan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto sebelumnya menyatakan bahwa Kalapas Sukamiskin mengusulkan untuk memberikan asimilasi kepada Nazaruddin.

Baca Juga: KPK: Korupsi Bisa Diberantas Kalau Partai Politik Berintegritas

"Alasannya remisi sudah banyak sekali, ya harus imbang juga, kesalahan juga banyak kan," ujar Agus Rahardjo lagi.

Nazaruddin merupakan terpidana dua perkara, yaitu korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 serta suap proyek pengadaan yang dilakukan oleh PT Duta Graha Indah serta tindak pidana pencucian uang. Total hukuman Nazaruddin adalah 13 tahun penjara.

Nazaruddin dinilai telah memenuhi syarat baik administratif maupun substantif untuk mendapatkan asimilasi dan pembebasan bersyarat.

Lokasi asimilasi Nazaruddin juga sudah ditentukan yaitu di sebuah pondok pensantren di Bandung, Jawa Barat.