Suara.com - Rusia pada Sabtu (14/4/2018) mengajukan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB, yang akan mengutuk "agresi terhadap Republik Arab Suriah oleh Amerika Serikat dan sekutunya dalam pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam PBB". Belum ada kejelasan soal kapan pemungutan suara atas rancangan resolusi itu akan dilakukan.
"Rancangan itu tampaknya tidak akan memenuhi minimal sembilan suara yang dibutuhkan untuk menekan veto oleh Amerika Serikat, Prancis atau Inggris," kata sejumlah diplomat.
Untuk dapat disahkan, resolusi membutuhkan sedikit-dikitnya sembilan suara dukungan dan tidak dikenai veto (penolakan) dari Rusia, Cina, Prancis, Inggris atau Amerika Serikat.
Seperti diketahui, koalisi Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris melancarkan serangan militer pada Sabtu (14/4/2018). Koalisi tersebut melakukan serangan militer ke Suriah untuk mencegah serangan senjata kimia yang diduga di kota Douma. Serangan militer tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo