Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay buka suara terkait pernyataan Ali Mochtar Ngabalin. Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan itu menyinggung kader PAN di kabinet.
"Saya kira itu bukan kapasitas saudara Ngabalin ya bicara seperti itu. Itu kapasitas presiden, dia kan disitu sebagai apa? Bukan kapasitasnya," ujar Saleh saat berbincang dengan Suara.com, Senin (11/6/2018).
Menurut Saleh, hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dapat mengevaluasi kinerja menterinya.
"Silakan saja Presiden menilai para bawahan dan para pembantunya. Kita menerima saja apa yang diputuskan oleh presiden itu," kata Saleh.
Seharusnya pihak Istana, kata Saleh, bisa melihat pembantu Jokowi berdasarkan kinerja menterinya. Bukan karena menteri tersebut berasal dari partai oposisi.
"Presiden Jokowi yang tahu siapa yang bermanfaat siapa yang nggak. Setahu saya menteri kita itu lumayan dibutuhkan dan kerjanya saat ini lumayan bagus," kata dia.
Sebelumnya Ngabalin menyinggung sikap PAN dan meragukan keseriusan partai yang diketuai Zulkifli Hasan dalam mendukung pemerintahan Jokowi.
"Saya dari dulu bilang bahwa PAN harus memperjelas statusnya, PAN kan punya Menteri ada di kabinet. Apakah PAN itu akan berkoalisi dengan pemerintah atau menjadi oposisi," kata Ngabalin
Menurut Ngabalin, kalau PAN ingin menjadi oposisi pemerintah, sebaiknya kader partai berlambang matahari putih yang saat ini duduk sebagai menteri di Kabinet Kerja untuk mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden.
"Kalau jadi oposisi kan tanpa harus Presiden memberhentikan menterinya. Dia (PAN) harus bisa menarik menterinya dari kabinet. Biar jelas gitu lho. Jadi rakyat juga bisa tahu, ini oposisi atau pendukung," jelas Ngabalin.
"Jangan giliran menteri mau. Tapi kalau mendukung kebijakan pemerintah nggak mau," Ngabalin menambahkan.
Untuk diketahui, saat ini PAN memiliki satu kursi menteri di kabinet, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!