Suara.com - Republik Islam Iran memperingatkan pemimpin tertinggi Republik Demokrasi Rakyat Korea—nama resmi Korea Utara—untuk tidak terlalu memercayai pernyataan maupun janji Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Juru Bicara Pemerintah Iran Mohammad Bagher Nobakht menegaskan, Trump bisa saja membatalkan seluruh kesepakatan denuklirisasi yang disepakati kedua negara dalam pertemuan di Hotel Capella, Pulau Sentosa, Singapura, Selasa (22/6/2018). Pertemuan itu sendiri dihadiri oleh Trump maupun Kim.
“Berhati-hatilah sahabat kami, Kim Jong Un, dan rakyat Korut, karena Trump bisa membatalkan seluruh kesepakatan itu dalam hitugan jam, bahkan sebelum Kim dan rombongan sampai kembali ke Tanah Air,” tutur Nobakht seperti diberitakan Reuters.
Iran dan Korut sejak lama bermusuhan dengan AS, karena negara adikuasa tersebut selalu mencampuri urusan dalam negeri mereka dan melakukan provokasi.
Bahkan, Trump pada Bulan Mei 2018, menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir dengan Iran yang telah dibuat tahun 2015.
Trump mencabut kesepakatan nuklir AS – Iran tahun 2015 itu ketika melawat ke luar negeri. Iran sendiri menilai kebijakan itu cacat dan AS memaksakan sanksi ekonomi sepihak terhadap mereka.
"Kami tidak tahu orang macam apa yang akan dinegosiasikan oleh pemimpin Korut yang berdaulat. Yang jelas, kami pernah berhadapan dengan orang yang mencabut tanda tangannya ketika berada di luar negeri,” tandas Nobakht.
Untuk diketahui, sedikitnya terdapat empat poin kesepakatan yang diteken Trump dan Kim dalam persamuhan bersejarah itu.
Pertama, AS dan Korut berkomitmen membangun hubungan baru sesuai keinginan masyarakat kedua negara untuk perdamaian dan kemakmuran.
Baca Juga: Usai Selena Gomez, Justin Bieber Mesra dengan Hailey Baldwin
Kedua, AS dan Korut akan bergabung dengan upaya membangun perdamaian abadi dan stabil di semenanjung Korea.
Ketiga, menegaskan kembali Deklarasi Panmunjom 27 April 2018, yakni Korut berkomitmen untuk bekerja menuju denuklirisasi lengkap semenanjung Korea.
Keempat, kedua negara berkomitmen untuk memulihkan tawanan perang (POW) dan tentara yang hilang dalam penugasan (MIA), termasuk upaya pemulangan segera bagi para tentara yang telah diidentifikasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan