Suara.com - Republik Islam Iran memperingatkan pemimpin tertinggi Republik Demokrasi Rakyat Korea—nama resmi Korea Utara—untuk tidak terlalu memercayai pernyataan maupun janji Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Juru Bicara Pemerintah Iran Mohammad Bagher Nobakht menegaskan, Trump bisa saja membatalkan seluruh kesepakatan denuklirisasi yang disepakati kedua negara dalam pertemuan di Hotel Capella, Pulau Sentosa, Singapura, Selasa (22/6/2018). Pertemuan itu sendiri dihadiri oleh Trump maupun Kim.
“Berhati-hatilah sahabat kami, Kim Jong Un, dan rakyat Korut, karena Trump bisa membatalkan seluruh kesepakatan itu dalam hitugan jam, bahkan sebelum Kim dan rombongan sampai kembali ke Tanah Air,” tutur Nobakht seperti diberitakan Reuters.
Iran dan Korut sejak lama bermusuhan dengan AS, karena negara adikuasa tersebut selalu mencampuri urusan dalam negeri mereka dan melakukan provokasi.
Bahkan, Trump pada Bulan Mei 2018, menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir dengan Iran yang telah dibuat tahun 2015.
Trump mencabut kesepakatan nuklir AS – Iran tahun 2015 itu ketika melawat ke luar negeri. Iran sendiri menilai kebijakan itu cacat dan AS memaksakan sanksi ekonomi sepihak terhadap mereka.
"Kami tidak tahu orang macam apa yang akan dinegosiasikan oleh pemimpin Korut yang berdaulat. Yang jelas, kami pernah berhadapan dengan orang yang mencabut tanda tangannya ketika berada di luar negeri,” tandas Nobakht.
Untuk diketahui, sedikitnya terdapat empat poin kesepakatan yang diteken Trump dan Kim dalam persamuhan bersejarah itu.
Pertama, AS dan Korut berkomitmen membangun hubungan baru sesuai keinginan masyarakat kedua negara untuk perdamaian dan kemakmuran.
Baca Juga: Usai Selena Gomez, Justin Bieber Mesra dengan Hailey Baldwin
Kedua, AS dan Korut akan bergabung dengan upaya membangun perdamaian abadi dan stabil di semenanjung Korea.
Ketiga, menegaskan kembali Deklarasi Panmunjom 27 April 2018, yakni Korut berkomitmen untuk bekerja menuju denuklirisasi lengkap semenanjung Korea.
Keempat, kedua negara berkomitmen untuk memulihkan tawanan perang (POW) dan tentara yang hilang dalam penugasan (MIA), termasuk upaya pemulangan segera bagi para tentara yang telah diidentifikasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru