Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat pemerintah harus mengklarifikasi dan memberi penjelasan terkait lawatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya ke Israel belum lama ini.
Meski dinyatakan sebagai kunjungan pribadi. Namun Fadli menilai, status anggota Watimpres melekat pada diri Gus Yahya. Sehingga pemerintah perlu memberikan klarifikasi dan penjelasan.
"Karena ini menyangkut politik luar negeri. Hakekat kepentingan politik kita, kepentingan nasional. Kepentingan nasional apa yang kita dapat dari ini (kepergian Gus Yahya ke Israel)? kecuali kegaduhan,” ujar Fadli di Masjid At-tiin, TMII, Jakarta Timur, Minggu (17/6/2018).
Pertemuan Gus Yahya dengan PM Israel, kata Fadli, sudah melukai perjuangan Palestina. Dan pihak Palestina pun yang seharusnya diperjuangkan merasa kecewa, bahkan mengutuk acara tersebut.
"Jadi menurut saya pemerintah harus bertanggung jawab karena bagaimana pun seorang anggota Watimpres adalah jabatan yang melekat," kata dia.
Ia menilai, apa yang dilakukan Yahya Staquf adalah satu pelanggaran terhadap semangat yang ada di konstitusi Indonesia yakni, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Karena itu, kata Fadli, masyarakat sangat menunggu menunggu penjelasan dan langkah-langkah dari pemerintah terkait hal ini.
"Juga UU yang terkait hubungan luar negeri. Karena kita juga mempunyai hubungan diplomatik bahkan di dalam paspor kita. Paspor diplomatik apalagi atau pun paspor hijau di situ tertulis tidak berlaku untuk negara yang tidak diakui di Israel," imbuh Fadli Zon.
Baca Juga: Kecam Aborsi Janin yang Cacat, Paus Fransiskus: seperti Nazi!
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi