Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera sempat menyinggung soal ganti presiden saat acara sosialisasi empat pilar MPR di Aula Buya Hamka, Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Selasa (10/7/2018).
Mardani menyebut, sudah saatnya presiden terpilih harus berasal dari kalangan umat. Ia menilai saat ini banyak terjadi pertempuran, namun pertempuran sesungguhnya ada dalam Pilpres 2019 mendatang.
"Tidak ada satu jabatan yang sampai 15 pasal kecuali presiden. Jadi pemimpin tertinggi negeri ini adalah presiden. 17 April 2019 kita akan memilih presiden. siap? dan sudah saatnya presiden dari kalangan umat yang sebenar-benarnya," kata Mardani.
Menurut dia, kalangan ulama harus mulai bersatu untuk menentukan pilihannya sebagai calon pemimpin bangsa.
"Sebagian ulama ada yang beti. Beti itu beda tipis dengan betot, beda total. Saatnya umat islam harus jelas. Kalau kita mau mendapatkan pemimpin yang warohmatun," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km