Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera sempat menyinggung soal ganti presiden saat acara sosialisasi empat pilar MPR di Aula Buya Hamka, Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Selasa (10/7/2018).
Mardani menyebut, sudah saatnya presiden terpilih harus berasal dari kalangan umat. Ia menilai saat ini banyak terjadi pertempuran, namun pertempuran sesungguhnya ada dalam Pilpres 2019 mendatang.
"Tidak ada satu jabatan yang sampai 15 pasal kecuali presiden. Jadi pemimpin tertinggi negeri ini adalah presiden. 17 April 2019 kita akan memilih presiden. siap? dan sudah saatnya presiden dari kalangan umat yang sebenar-benarnya," kata Mardani.
Menurut dia, kalangan ulama harus mulai bersatu untuk menentukan pilihannya sebagai calon pemimpin bangsa.
"Sebagian ulama ada yang beti. Beti itu beda tipis dengan betot, beda total. Saatnya umat islam harus jelas. Kalau kita mau mendapatkan pemimpin yang warohmatun," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO