Suara.com - Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah telah membicarakan bagi-bagi kekuasaan dengan partai koalisi pada pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Dia mengatakan tradisi tersebut tidak ada dalam diri PKS.
"Saya tegaskan, tidak betul PKS sudah berbicara soal pembagian kekuasaan, nah ini tradisi apa, koalisi saja belum jelas. Masa sudah berbicara kekuasaan," kata Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/7/2018).
Sebelumnya, soal adanya pembagian struktur kabinet tahun 2019 tersebut sudah disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Sandiaga Uno. Namun, Sandi mnegaku pembicaraan tersebut masih dalam tahap awal.
Meski membantah soal bagi-bagi kekuasaan tersebut, tetapi PKS mengaku soal wacana jatah calon wakil presiden diganti oleh kursi menteri sudah dibicarakan.
"Itu semua menjadi bagian dari pembicaraan, tentu akan ada hitung-hitungan. Tapi hari ini kita belum berbicara tentang hitung-hitungan tentang pembagian kekuasaan itu, kita sedang mencari mana yang terbaik untuk Bangsa ini," katanya.
Sohibul mengatakan, fokus utama dari PKS dan partai koalisi saat ini adalah untuk meyukseskan rencana menggantikan Joko Widodo dari kursi presiden pada pilpres mendatang. Sebab, mereka menilai Jokowi belum terlalu berhasil dalam memimpin Indonesia.
"Dalam hal ini, karena kita bertekad ingin mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari Pak Jokowi, misalnya Jokowi sekarng nilainya 7 kami ingin 8," tutup Sohibul.
Terkait hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sudah menyinggungnya. Mardani membenarkam posisi cawapres akan diganti dengan tiga kursi menteri yang strategis. Dengan begitu, mitra partai koalisi yang tidak mendapatkan kursi cawapres tidak kecewa dan menerimanya, karena akan mendapatkan tiga kursi menteri.
Baca Juga: Rizal Ramli : PT 20 Persen Haruskan Capres Jualan Sapi ke Parpol
Berita Terkait
-
Rizal Ramli : PT 20 Persen Haruskan Capres Jualan Sapi ke Parpol
-
Belum Berkoalisi, Demokrat Jajaki Anies - AHY ke Pilpres 2019
-
Prabowo Ingin AHY Jadi Cawapres, Begini Tanggapan PKS
-
Presiden PKS Yakin Anies Berpeluang Tinggi Kalahkan Jokowi
-
Jegal Jokowi Pakai Pola Pilkada Jakarta, PKS: Supaya Semua Happy
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka