Suara.com - Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah telah membicarakan bagi-bagi kekuasaan dengan partai koalisi pada pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Dia mengatakan tradisi tersebut tidak ada dalam diri PKS.
"Saya tegaskan, tidak betul PKS sudah berbicara soal pembagian kekuasaan, nah ini tradisi apa, koalisi saja belum jelas. Masa sudah berbicara kekuasaan," kata Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/7/2018).
Sebelumnya, soal adanya pembagian struktur kabinet tahun 2019 tersebut sudah disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga sebagai Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Sandiaga Uno. Namun, Sandi mnegaku pembicaraan tersebut masih dalam tahap awal.
Meski membantah soal bagi-bagi kekuasaan tersebut, tetapi PKS mengaku soal wacana jatah calon wakil presiden diganti oleh kursi menteri sudah dibicarakan.
"Itu semua menjadi bagian dari pembicaraan, tentu akan ada hitung-hitungan. Tapi hari ini kita belum berbicara tentang hitung-hitungan tentang pembagian kekuasaan itu, kita sedang mencari mana yang terbaik untuk Bangsa ini," katanya.
Sohibul mengatakan, fokus utama dari PKS dan partai koalisi saat ini adalah untuk meyukseskan rencana menggantikan Joko Widodo dari kursi presiden pada pilpres mendatang. Sebab, mereka menilai Jokowi belum terlalu berhasil dalam memimpin Indonesia.
"Dalam hal ini, karena kita bertekad ingin mendapatkan pemimpin yang lebih baik dari Pak Jokowi, misalnya Jokowi sekarng nilainya 7 kami ingin 8," tutup Sohibul.
Terkait hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sudah menyinggungnya. Mardani membenarkam posisi cawapres akan diganti dengan tiga kursi menteri yang strategis. Dengan begitu, mitra partai koalisi yang tidak mendapatkan kursi cawapres tidak kecewa dan menerimanya, karena akan mendapatkan tiga kursi menteri.
Baca Juga: Rizal Ramli : PT 20 Persen Haruskan Capres Jualan Sapi ke Parpol
Berita Terkait
-
Rizal Ramli : PT 20 Persen Haruskan Capres Jualan Sapi ke Parpol
-
Belum Berkoalisi, Demokrat Jajaki Anies - AHY ke Pilpres 2019
-
Prabowo Ingin AHY Jadi Cawapres, Begini Tanggapan PKS
-
Presiden PKS Yakin Anies Berpeluang Tinggi Kalahkan Jokowi
-
Jegal Jokowi Pakai Pola Pilkada Jakarta, PKS: Supaya Semua Happy
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Polisi Buru Kiai Ashari! Tersangka Cabul Santri Ponpes Pati Bakal Dijemput Paksa Jika Mangkir
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN