Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta seluruh politikus maupun masyarakat untuk menanggalkan ideologi politik identitas berdasarkan sentimen diskriminasi suku, agama, ras, dan golongan selama masa Pemilu dan Pilpres 2019.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari pidato Bambang Soesatyo pada Sidang Tahunan DPR menjelang HUT ke-73 Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara DPR, Kamis (16/8/2018).
"Demi menjaga keteduhan politik, diperlukan kearifan dalam memanfaatkan media sosial, terutama terkait isu-isu politik yang berbau SARA dan menyulut maraknya politik identitas," kata Bamsoet dalam pidatonya.
Selain itu, Bambang Soesatyo juga menyayangkan partai-partai dan politikus peserta pemilu yang dianggapnya kurang mengapresiasi kinerja pemerintah.
Hal tersebut, kata dia, ditunjukkan dengan banyak kritik yang dilontarkan politikus maupun partai peserta pemilu terhadap Presiden Joko Widodo.
"Petinggi partai politik dicaci-maki. Presiden dan lembaga-lembaga negara sebagai simbol kedaulatan negara dilecehkan. Mereka dianggap tak mampu. Program pemerintah dianggap nihil. Perbedaan politik dikutuk. Kritik berubah menjadi pembunuhan karakter yang kejam," katanya.
Bambang Soesastyo secara tegas mengatakan kesemua itu bersumber dari ideologi politik identitas sehingga harus ditinggalkan.
"Karena itu, sudah saatnya, kita harus berani mengatakan secara tegas selamat tinggal politik identitas,"pungkasnya.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Namanya, Cak Imin: Sudahlah Tinggalkan Masa Lalu
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS