Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membidik aliran dana hasil suap proyek PLTU Riau-1 ke Partai Golkar, setelah resmi menahan Idrus Marham, mantan sekretaris jenderal partai tersebut, Jumat (31/8/2018).
Dugaan adanya aliran dana suap PLTU Riau-1 ke Partai Golkar kali pertama diungkap oleh kader mereka yang sudah menjadi tersangka perkara tersebut, Eni Maulani Saragih.
Aliran dana proyek PLTU Riau-1 itu diduga digunakan untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar pada Desember 2017. Eni kala itu merupakan Bendahara Umum Munaslub Golkar.
"Yang bersangkutan sudah menyampaikan, salah satunya digunakan untuk munaslub," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Jakarta, Jumat (31/8/2018).
Marwata menyebut Eni diduga mendapatkan uang suap untuk memuluskan kesepakatan kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1. Eni mendapatkan uang dari tersangka lainnya yakni Johannes B Kotjo.
"Ya, semua orang boleh menyangkal, boleh membantah ya, tapi nanti kan akhirnya di pembuktian begitu kan," ujar Marwata.
Untuk diketahui, mantan Menteri Sosial Idrus Marham langsung dilakukan penahanan oleh penyidik KPK, seusai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka, Jumat malam ini.
Idrus ditahan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Cabang KPK, Jakarta Timur.
Baca Juga: Reaksi Kakak Ronaldo Usai Modric Jadi Pemain Terbaik Eropa
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara