Suara.com - Sandiaga Uno meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menggunakan instansi pemerintah atau fasilitas negara untuk berkampanye.
Menanggapi hal itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki menilai wajar terhadap ungkapan Sandiaga Uno.
Untuk meminimalisir hal itu, Joko Widodo kata Teten Masduki sudah memberikan arahan kepada menteri-menterinya yang masuk dalam tim kampanye untuk tidak menggunakan fasilitas negara saat masa kampanye.
"Ya itu biasalah dituding kepada incumbent. Tapi pak Joko Widodo sendiri sudah wanti-wanti, sudah memberikan arahan kepada para menteri pada jajaran di Setpres yang memang bisa saja nanti kita keliru, sudah diingatkan," ujar Teten Masduki usai menghadiri rapat di Posko Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (3/9/2018).
Meski demikian, Teten Masduki menuturkan Joko Widodo sebagai presiden memiliki hak untuk mendapatkan pengawalan dan pengamanan. Sebab kata Teten Masduki pengamanan terhadap Joko Widodo yang masih menjadi kepala negara sudah diatur di undang-undang.
"Tapi sebagai presiden kan berhak mendapatkan pengawal, seperti kendaraan yang cukup aman dan lain sebagainya, itu sudah diatur itu saja," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi