Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut tudingan Istana terlibat dibalik beredarnya artikel Asia Sentinel yang menyebut keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus pencucian uang merupakan tuduhan yang tidak masuk akal.
"Ya mesti dilihat konteksnya gimana, dilihat secara keseluruhan, dia masuk akal atau tidak. Itu kan tuduhan yang nggak masuk akal," ujar Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).
Dugaan keterlibatan pihak Istana pertama kali dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik setelab mengunggah sebuah foto di akun Twitternya, @RachlanNashidik.
Dalam foto tersebut berisi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan Co-Founder Asia Sentinel, Lin Neumann.
"Mosok saya tentara, mantan panglima TNI, melakukan sesuatu yang bodoh begitu, kan nggak mungkin. Kalau saya melakukan sesuatu nggak perlu foto-foto dong, ngapain, saya berdua saja sama bapak itu ngomong sesuatu," kata Moeldoko.
Untuk pihak yang keberatan dengan pemberitaan dari Asia Sentinel, Moeldoko meminta tidak cepat terbawa perasaan dan menuding ada pihak istana di belakang pemberitaan tersebut.
"Imbauannya adalah jangan baperlah, jangan bawa perasaan, nanti bisa salah menganalisa situasi. Biasa saja kali," kata dia.
Moeldoko menjelaskan, foto tersebut diambil saat ia bertemu delegasi AmCham Indonesia, atau American Chamber of Commerce Indonesia pada 2 Mei 2018. Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko juga menyebut tidak membahas soal Bank Century.
Asia Sentinel merupakan media berbasis di Hong Kong yang mengeluarkan laporan skandal cuci uang Rp 177 triliun Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selama 10 tahun menjadi presiden.
Baca Juga: Bisa Pengaruhi Plasenta, Polusi Berbahaya Bagi Ibu Hamil
Catatan Redaksi: Asia Sentinel telah menghapus artikel yang dimaksud dalam pemberitaan ini pada hari Rabu, 19 September 2018. Mereka juga menerbitkan artikel permintaan maaf kepada SBY dan Partai Demokrat.
Setelah Asia Sentinel menghapus artikel tersebut, sesuai etika jurnalistik, Suara.com sebagai pihak penyadur turut menghapus isi pemberitaan tersebut.
Informasi ini ditambahkan pada hari Rabu, 3 Oktober 2018.
Berita Terkait
-
Soal Foto Bareng Bos Asia Sentinel, Begini Kata Moeldoko
-
Moeldoko Jawab Soal Foto dengan Bos Asia Sentinel, Jangan Baper
-
Johan Budi Bantah Ada Hubungan Istana dengan Asia Sentinel
-
Moeldoko Bicara Kondisi Ekonomi di Listing Arkadia Digital Media
-
Istana Klaim Tak Terlibat soal Pemberitaan Isu Cuci Uang SBY
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Biar Nggak Merasa Ketipu, Ini Alasan Hukum Kenapa Kuota Internet Kamu Hangus Saat Masa Aktif Habis
-
Bukan 18 Tahun, Nadiem Makarim Bongkar Hitungan Jaksa: Total Saya Dituntut 27 Tahun Penjara!
-
Prabowo Bangga, Gaji Hakim RI Naik 280 Persen dan Kini di Atas Malaysia
-
Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?
-
Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu