Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut tudingan Istana terlibat dibalik beredarnya artikel Asia Sentinel yang menyebut keterlibatan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus pencucian uang merupakan tuduhan yang tidak masuk akal.
"Ya mesti dilihat konteksnya gimana, dilihat secara keseluruhan, dia masuk akal atau tidak. Itu kan tuduhan yang nggak masuk akal," ujar Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).
Dugaan keterlibatan pihak Istana pertama kali dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik setelab mengunggah sebuah foto di akun Twitternya, @RachlanNashidik.
Dalam foto tersebut berisi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan Co-Founder Asia Sentinel, Lin Neumann.
"Mosok saya tentara, mantan panglima TNI, melakukan sesuatu yang bodoh begitu, kan nggak mungkin. Kalau saya melakukan sesuatu nggak perlu foto-foto dong, ngapain, saya berdua saja sama bapak itu ngomong sesuatu," kata Moeldoko.
Untuk pihak yang keberatan dengan pemberitaan dari Asia Sentinel, Moeldoko meminta tidak cepat terbawa perasaan dan menuding ada pihak istana di belakang pemberitaan tersebut.
"Imbauannya adalah jangan baperlah, jangan bawa perasaan, nanti bisa salah menganalisa situasi. Biasa saja kali," kata dia.
Moeldoko menjelaskan, foto tersebut diambil saat ia bertemu delegasi AmCham Indonesia, atau American Chamber of Commerce Indonesia pada 2 Mei 2018. Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko juga menyebut tidak membahas soal Bank Century.
Asia Sentinel merupakan media berbasis di Hong Kong yang mengeluarkan laporan skandal cuci uang Rp 177 triliun Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selama 10 tahun menjadi presiden.
Baca Juga: Bisa Pengaruhi Plasenta, Polusi Berbahaya Bagi Ibu Hamil
Catatan Redaksi: Asia Sentinel telah menghapus artikel yang dimaksud dalam pemberitaan ini pada hari Rabu, 19 September 2018. Mereka juga menerbitkan artikel permintaan maaf kepada SBY dan Partai Demokrat.
Setelah Asia Sentinel menghapus artikel tersebut, sesuai etika jurnalistik, Suara.com sebagai pihak penyadur turut menghapus isi pemberitaan tersebut.
Informasi ini ditambahkan pada hari Rabu, 3 Oktober 2018.
Berita Terkait
-
Soal Foto Bareng Bos Asia Sentinel, Begini Kata Moeldoko
-
Moeldoko Jawab Soal Foto dengan Bos Asia Sentinel, Jangan Baper
-
Johan Budi Bantah Ada Hubungan Istana dengan Asia Sentinel
-
Moeldoko Bicara Kondisi Ekonomi di Listing Arkadia Digital Media
-
Istana Klaim Tak Terlibat soal Pemberitaan Isu Cuci Uang SBY
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial