Suara.com - Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) DKI Jakarta membenarkan jika keberangkatan aktivis Ratna Sarumpaet menuju Cile dibiayai oleh APBD DKI. Pembiayaan keberangkatan itu diberikan setelah Ratna mengajukan disposisi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Pemprov DKI Jakarta Asiantoro mengatakan, pada 17 Oktober 2017 Ratna mengirimkan letter of invitation kepada Pemprov DKI. Dalam suratnya panitia penyelenggara mengundang Ratna sebagai salah satu juru bicara dan ikut membagikan pengalamannya kepada para peserta pada acara The 11th Women Playrights International (WPI) Conference 2018 di Santiago, Cile.
"Baru 31 Januari 2018, kami menerima surat permohonan. Bu Ratna meminta bantuan sponsor kepada Pak Gubernur untuk mengikuti kegiatan WPI," kata Asiantoro saat dikonfirmasi, Kamis (5/10/2018).
Dalam surat dengan perihal permohonan sponsor tersebut, Ratna Sarumpaet menjelaskan bahwa konferensi itu adalah kongres tiga tahunan yang digelar di berbagai negara. Ratna mengaku sebagai salah satu anggota senior di kongres tersebut.
Surat permohonan yang dikirimkan Ratna baru diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada 19 Februari 2018. Setelah menerima surat, selanjutnya surat itu didisposisikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
“Disposisi Bapak Gubernur ke Dinas Parbud adalah difasilitasi dan didukung serta TL (tindak lanjut) sesuai ketentuan,” lanjut Asiantoro.
Setelah itu, barulah surat dilanjutkan disposisi ke Bidang Nilai Sejarah dan Budaya. Kemudian ditindaklanjuti dengan membuat nota dinas ke Biro Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) dikarenakan biaya perjalanan dinas merupakan tupoksi Biro ASD.
Salam hal ini, seluruh kegiatan Ratna menuju Cile dibantu oleh Disparbud, mulai dari pengaturan perjalanan hingga koordinasi dengan pihak panitia WPI. Nama Ratna juga telah tercantum pada laman Instagram resmi WPI sebagai salah satu pembicara pada acara itu yang dihelat pada 7 Oktober hingga 12 Oktober di Cile.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO