Terjaring OTT, Wali Kota Pasuruan Langsung Ditahan KPK

Suara.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Pasuruan Setiyono beserta dua orang kepercayaannya. Status mereka kini resmi jadi tersangka dan langsung ditahan mulai hari ini, Jumat (5/10/2018).

"Kami lakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap SET (Setiyono) di rutan cabang KPK K-4," kata Febri di gedung KPK, Jumat (5/10/2018).

Sedangkan untuk tersangka Pelaksana Harian (Plh) Kadis Pekerjaan Umum Kota Pasuruan, Dwi Fitri Nurcahya dan Staf Kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto dititipkan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

"Untuk pemilik CV. M, Muhammad Baqir (MB) ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan," ucap Febri.

Untuk diketahui, Wali Kota Setiyono diduga mendapatkan hadiah atau janji dari proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) yang bersumber dari dana APBD Tahun 2018.

"Proyek di lingkungan Pemkot Pasuruan telah diatur oleh wali kota melalui tiga orang dekatnya itu disebut trio kwek kwek, dan ada kesepakaan fee rata-rata antara 5 sampai 7 persen untuk proyek bangunan dan pengairan," ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Jumat (5/10/2018).

Dari hasil proyek tersebut, Setiyono mendapatkan fee sebesar 10 persen dari nilai HPH yakni Rp 2.297.464.000, ditambah 1 persen untuk Pokja.

Selaku penerima suap, Setiyono, Dwi Fitri dan Wahyu Tri disangka melanggar Pasal 12 a atau Pasal 12 b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selaku pemberi, Muhamad Baqir disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (2) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca Juga: Jakarta Diancam Gempa Merusak, Anies akan Bertemu BMKG