Suara.com - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan, terkait wacana pemindahan Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Pemindahan kantor kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem terbilang sensitif, karena hal tersebut menjadi simbolisasi pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Dubes Australia sore ini diminta datang ke Pejambon (kantor Kemenlu) untuk dimintai penjelasan terkait pernyataan Australia atas masalah Palestina," kata Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir kepada wartawan di Jakarta pada Selasa (16/10/2018), seperti diberitakan Antara.
Dubes Gary tiba di Kemlu sekitar pukul 17.15 WIB dan langsung menuju ruang pertemuan dengan Menlu Retno.
Menlu Retno sebelumnya menyampaikan sikap Indonesia terkait pernyataan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, tentang kemungkinan pemindahan Kedutaan Besar Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Dalam pernyataan pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riad al Malki di Gedung Pancasila, Jakarta, Selasa, Menlu Retno menjelaskan bahwa masalah Yerusalem adalah salah satu dari enam persoalan, yang harus dirundingkan dan diputuskan sebagai bagian akhir dari pencapaian perdamaian menyeluruh.
Perdamaian Palestina dengan Israel harus dicapai melalui "penyelesaian dua negara", yang juga sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan serta Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Oleh karena itu, Indonesia meminta Australia dan negara lain terus mendukung upaya perdamaian Palestina dengan Israel sesuai dengan yang disepakati, tidak mengambil langkah yang dapat mengancam upaya perdamaian serta keamanan dunia," kata Retno.
Retno juga telah menghubungi Menlu Australia Marise Payne terkait masalah itu, dan menegaskan keberpihakan Indonesia kepada Palestina dalam perjuangan mencapai kemerdekaan sejati.
Baca Juga: Bocah Korban Gempa Palu Diperkosa 3 Pemuda di Makassar
Sebelumnya, PM Australia Scott Morrison mengumumkan wacana pemindahan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Pengumuman tersebut dibuat setelah Morrison bertemu dengan calon dari Partai Liberal untuk Wentworth, yang juga mantan duta besar untuk Israel, Dave Sharma.
Menurut Morrison, wacana tersebut penting untuk dipertimbangkan mengingat "penyelesaian dua negara" belum berjalan baik dan tidak banyak kemajuan, meskipun ia menyatakan tetap terikat dengan resolusi tersebut.
"Anda tidak melakukan hal sama dan mengharapkan hasil berbeda," katanya seperti dikutip ABC News.
Morrison membantah bahwa pengumuman tersebut dibuat menjelang pemilihan umum sela di seluruh negara bagian Australia pada 20 Oktober mendatang.
Hampir 13 persen pemilih di Wentworth adalah warga Yahudi dan pemerintahan dari Partai Liberal saat ini perlu merebut kursi untuk mempertahankan kedudukannya di senat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?