Suara.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan tegaknya hukum dan sosok pemimpin yang adil sangat diperlukan di setiap negara. Dua poin penting tersebut diyakini dapat menjadi kunci dalam kemajuan bangsa.
Anwar mengatakan Indonesia memerlukan pemimpin yang mengerti dan menguasai konstitusi untuk menegakan keadilan. Hal itu dikatakanya dalam sebuah diskusi bertajuk 'Format Kepemimpinan Nasional dalam Prespektif Hukum' di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
"Jadi artinya menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan hukum konstitusi di negara manapun kalau pemimpinya adil dan taat konstitusi, Insyaallah pemerintahan akan berjalan dengan baik," ujarnya, Kamis (15/11/2018).
Menurutnya, masyarakat akan bisa membedakan kineraja pemimpin yang adil dan taat konstitusi dan sebaliknya. Hal itu akan terlihat dari kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
"Karena yang merasakan itu kan para pencari keadalian, para pencari keadilan ya rakayat rakyat ini," kata dia.
Saat ditanya mengenai kinerja pemerintahan di era kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi, Anwar enggan memberikan komentar. Pasalnya seorang hakim tidak boleh sembarang memberikan pendapat.
"Ada kode etik hakim di seluruh dunia apalagi di MK. kita tidak boleh memberikan penilaian terhadap pihak lain, ataupun keputusan hakim lain. Kita saja nggak boleh mengomentari putusan yang kita buat sendiri," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO