Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut janji Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ingin memperjuangkan Rancangan Undang-Undang atau RUU penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup tidak berdasarkan riset. Justru janji PKS itu dinilai mendukung peningkatkan penggunaan kendaraan pribadi.
Fahri menjelaskan, janji PKS tersebut jauh dari keinginan Indonesia yang lebih maju. Sebab, dirinya melihat bentuk kemajuan sebuah negara ialah dengan penggunaan transportasi publik atau umum. Bukan malah mendukung peningkatan jumlah penggunaan kendaraan pribadi.
"Ini juga nggak ada risetnya ini. Itu salah itu ya. Kita itu justru kalau peradaban kita mau lebih maju mengurangi motor. Majunya keadaban suatu kota ditandai dengan mass transportation, bukan dengan menjamurnya motor," ujar Fahri sembari tertawa di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (26/11/2018).
Menurut dia, yang seharusnya menjadi perhatian PKS ialah soal keamanan pengguna sepeda motor yang menurutnya harus lebih diketatkan. Hal tersebut lantaran dirinya melihat perbandingan adanya kebiasaan pengguna motor Indonesia yang jauh dari tingkat aman.
"Beda kalau di negara maju itu kan orang pake jaket dari kulit, pakai helm, itu ketat sekali. Kalau di kita kan, ada bapak-bapak bawa anaknya yang masih bayi muter pakai motor, yang kayak begitu-begitu tuh," ujarnya.
"Jadi itu harus dikurangi, kalau kita mau membuat undang-undang, UU tentang perlindungan, tentang wajibnya orang pakai helem, pakai jaket yang bila perlu disubsidi yang agak kuat, SNI dan sebagainya," tambahnya.
Oleh karena itu Fahri mempertanyakan kembali soal inisiatif janji PKS untuk mendukung penghapusan pajak sepeda motor. Hal itu karena menurutnya seharusnya PKS lebih peduli soal perlindungan masyarakat.
"Ini mau berjuang buat siapa ini. Buat popularitas sekedar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong. Justru kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu," pungkasnya.
Untuk diketahui, PKS berjanji memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup jika memenangi Pemilu 2019. Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf dalam keterangan persnya, Jumat (23/11/2018), mengatakan janji tersebut bukan pencitraan.
Baca Juga: Kecelakaan Maut Santri, Menteri Perhubungan Salahkan Sopir
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!