Suara.com - Janji Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk menghapus pajak motor jika mereka banyak dipilih masuk parlemen, dipuji analis politik. Pujian itu diayangkan Analis politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi S Chaniago.
Pangi mengatakan janji kampanye Partai Keadilan Sejahtera memecah kebuntuan situasi politik nasional yang jauh dari substansi.
"Keberanian PKS menawarkan janji politik berupa paket kebijakan ini patut diapresiasi. Langkah politik ini setidaknya bisa memecah kebuntuan di tengah situasi politik nasional yang hiruk-pikuk namun jauh dari substansi," kata Pangi dalam pernyataannya, Minggu (25/11/2018).
PKS menawarkan janji politik memperjuangkan penghapusan pajak kendaraan roda dua atau sepeda motor dengan cc rendah dan pemberlakuan SIM seumur hidup, jika memenangi Pemilu 2019. Janji politik ini merupakan respon PKS terhadap situasi dan kondisi rill yang dihadapi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.
Penghapusan pajak kendaraan bermotor dan pemberlakuan SIM seumur hidup merupakan paket kebijakan yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat bawah.
"Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan pada masyarakat yang lebih luas terutama masyarakat kelas bawah yang dalam rezim saat ini cenderung diabaikan," kata dia.
Rezim saat ini terkesan lebih mementingkan kelompok kelas menengah ke atas dengan mengeluarkan banyak paket kebijakan mulai dari pengampunan pajak, tax holiday. Selain itu pemotongan pajak, serta penyediaan sarana-prasarana penunjang lain.
Dia menekankan keberpihakan kepada masyarakat adalah kunci dan prasyarat utama bagi para politisi dan partai politik untuk meraih simpati memenangkan dukungan rakyat.
"Langkah politik ini semestinya juga bisa dicontoh oleh partai-partai lainnya untuk berani menawarkan sesuatu yang lebih nyata, program yang betul-betul dibutuhkan rakyat ketimbang hanya hanyut oleh hiruk-pikuk politik nasional dan mengekor di bawah bayang-bayang capres-cawapres yang mereka dukung," ujar dia.
Baca Juga: PKS Janji Hapus Pajak Motor, Ini Tanggapan Erick Thohir
Ia mengatakan, yang menjadi ironi adalah calon presiden-wakil presiden yang ada saat ini justru belum sepenuhnya memberi harapan dan visi yang jelas serta belum memberi artikulasi jelas pada substansi. (Antara)
Berita Terkait
-
PKS Janji Hapus Pajak Motor, Ini Tanggapan Erick Thohir
-
PKS Mau Usul RUU Penghapusan Pajak Motor dan SIM Seumur Hidup
-
Rebutan Wagub DKI, PKS Khawatir Pengaruhi Perolehan Suara Prabowo
-
Sesumbar, PKS Yakin Dua Kandidatnya Laik Jadi Wagub DKI
-
Gerindra dan PKS Lama, Prasetio: Saya Calonkan Jadi Wagub Saja
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos