Suara.com - Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif memastikan tak ada bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia berkibar dalam acara Reuni Akabar Mujahid 212, Minggu (2/12/2018). Slamet menegaskan pihaknya menaati ketentuan hukum.
"Kami taat hukum, izin HTI sudah dicabut. Oleh karena simbol HTI dalam aturan yang ada tidak boleh, saya pastikan besok (pada saat acara) HTI tidak ada," kata Slamet di D'Consulate Resto, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).
Dalam reuni 212 besok, Slamet mengatakan hanya akan ada dua jenis bendera yang berkibar. Bendera yang akan menghiasi selama acara tersebut berlangsung yakni bendera Merah Putih dan bendera tauhid.
"Akan ada banyak bendera Tahuid berwarna-warni yang berkibar," jelasnya.
Jika nantinya ada bendera HTI yang berkibar, pihaknya akan meminta pembawa bendera itu untuk menurunkan atau tidak kembali mengibarkannnya.
"Kalau ada HTI (berkibar), kami turunkan dan ambil," tandas Slamet.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Terbaru 2026 Baterai Jumbo 10.000 mAh: Tahan 3 Hari, Performa Kencang
- Promo Indomaret Hari Ini 1 Mei 2026, Dapatkan Produk Hemat 30 Persen
- Promo Alfamart Hari Ini 2 Mei 2026, Menang Banyak Diskon hingga 60 Persen Kebutuhan Harian
- 5 Rekomendasi Sepeda Wimcycle Termurah untuk Dewasa, Solusi Olahraga Hemat
- 5 Cushion Waterproof dan Tahan Lama, Makeup Awet Seharian di Cuaca Panas
Pilihan
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
-
Dibayar Rp50 Ribu Sebulan, Guru Ngaji di Kampung Tak Terjamah Sistem Pendidikan
-
10 Spot Wisata Paling Hits di Solo 2026: Paduan Sempurna Budaya, Estetika, dan Gaya Hidup Modern!
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
Terkini
-
PPG Unhas Diusulkan Jadi Pusat Pengembangan Standar MBG Nasional
-
Langit Tangsel Memburuk, Pemkot Siapkan Sanksi Denda hingga Genjot Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Netanyahu Terjepit Tekanan Amerika Serikat dan Ancaman Perang Iran
-
Percepat Pemulihan, Kasatgas PRR Minta Daerah Terdampak Bentuk Satgas Provinsi
-
PDIP Dorong Dialog Terbuka Tentukan Ambang Batas Parlemen di RUU Pemilu
-
Menteri PPPA Minta Proses Hukum Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Pati Dipercepat
-
Peneliti UGM: 60 Persen Tenaga Kerja Indonesia di Sektor Informal, Perlindungan Masih Lemah
-
Soroti Kasus Dokter Magang Meninggal Kelelahan, MGBKI Dorong Reformasi Sistem Internsip Nasional
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem
-
Wamendagri Bima: Generasi Muda Harus Siap Pimpin Indonesia Menuju Negara Maju