Suara.com - Survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2018 menunjukan jika persepsi masyarakat jika korupsi terus meningkat di Indonesia, terus menurun. Berbeda saat tahun 2016.
Pada 2016, responden yang menganggap korupsi meningkat mencapai 70 persen. Pada 2017, penilaian tersebut menurun menjadi 55 persen dan 2018 penilaian tersebut turun lagi menjadi 52 persen responden.
Direktur Eksekutif LSI Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kodisi ini berkaitan dengan pengetahuan warga bahwa saat ini lembaga-lembaga yang ada telah melakukan langkah pemberantasan korupsi dan langkah tersebut dinilai efektif. Meski dalam derajat yang bervariasi.
Survei juga mendapati bahwa KPK dinilai lembaga yang paling banyak melakukan langkah-langkah pemberantasan korupsi (81 persen) dan tingkat efektifitasnya 85 persen. Selain itu sebanyak 69 persen responden juga menilai pemerintah pusat serius dalam melawan korupsi.
"Dalam setahun terakhir, persepsi ini relatif tidak berubah," kata Burhanuddin.
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dalam kesempatan tersebut menyatakan pemerintah terus memastikan pencegahan terhadap tindak korupsi. Pemerintah telah merilis Strategi Nasional Pencegahan Korupsi berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 54/2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi 20 Juli 2018.
Selain itu juga melakukan pencegahan korupsi melalui pemanfaatan teknologi seperti dengan meluncurkan sistem penerintahan berbasis teknologi.
Survei ini dilakukan terhadap 2.000 responden yang berumur 19 tahun atau sudah menikah dengan menggunakan metode multistage random sampling dan "margin of error" sekitar 2,2 persen. (Antara)
Baca Juga: Kasus Suap Proyek Meikarta, KPK Periksa Presdir PT Lippo Karawaci
Berita Terkait
-
Sidang Perdana Kasus Suap Adik Zulkifli Hasan Digelar 17 Desember 2018
-
Kasus Suap Proyek Meikarta, KPK Periksa Presdir PT Lippo Karawaci
-
KPK Peringatkan Potensi Politik Balas Budi Berpeluang Lakukan Korupsi
-
Mobil Impor yang Dilelang KPK Ini Harga dan Speknya Bikin Melongo
-
DPR Berkinerja Buruk Tak Digaji, Sandiaga: Tak Berkeringat Jangan Dibayar
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
Pilihan
-
Profil Glory Lamria: Diaspora Viral Usai Kunjungan Presiden di Amerika Serikat
-
Analisis IHSG Hari Ini Usai Wall Street Cetak Rekor Didorong Harga Saham Nvidia
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
-
Hasil BRI Super League: Persib Menang Comeback Atas Arema FC
Terkini
-
Golkar Soroti Kesiapan IKN Sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, Perencanaan Spesifik Jadi Sorotan
-
Dorong Gig Economy, Pramono Anung Janji Siapkan Fasilitas Publik Terintegrasi Co-Working Space
-
Negara Siap Biayai Kuliah Lulusan Sekolah Garuda di Kampus Top Global, Asal Penuhi Syarat Ini!
-
PAM Jaya Diingatkan Prioritas Utama Tetaplah Pelayanan Publik
-
Guru Agama hingga Marbot Senyum Lebar, Pemkot Semarang Naikkan Besaran Bisyarah
-
Soal IKN Jadi Ibu Kota Politik, Golkar Minta Penjelasan: karena Dalam UU-nya Tak Kenal Istilah Itu
-
Terungkap! Ini Alasan Kemdiktisaintek Alokasikan 50 Persen Anggaran Sekolah Garuda untuk Dana Abadi
-
Bikin 'Sus'! KPU Bantah Ubah Data Gibran, tapi Akui Selidiki Perubahan Tampilan Website
-
Marak Kasus Anak Keracunan MBG, Kepala BPOM Buka Suara: Ini Pembelajaran Bagi Kita
-
Instruksi Bahlil: Kader Golkar Wajib Peka Sosial dan Kawal Program Nasional Tanpa Kompromi