Suara.com - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menarik semua pasukan atau personel TNI dan Polri dari Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Lukas Enembe beralasan masyarakat Papua ingin merayakan Natal.
Permintaan ini juga telah mendapat restu dari pimpinan dan anggota DPRP, MRP, tokoh gereja, adat, aktivis HAM, Pemkab dan masyarakat Nduga.
"Saya sebagai gubernur Papua meminta kepada Presiden Jokowi untuk menarik semua pasukan yang ada di Nduga, karena masyarakat mau merayakan Natal," katanya usai ikuti rapat Paripurna V di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Kota Jayapura, Kamis (20/12/2018).
"Kehadiran personel TNI dan Polri di Nduga kurang tepat dengan waktu perayaan Natal yang sudah dekat, sehingga ada baiknya ditarik dari Kabupaten Nduga. Masyarakat mau merayakan Natal. Ini momen Natal, tidak boleh ada TNI dan Polri di sana (Nduga,red)," ucapnya.
Berkaitan dengan persoalan di Nduga, Lukas Enembe mengatakan pihaknya akan membentuk tim independen untuk mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi sehingga tidak ada lagi kekerasan terhadap masyarakat di Nduga.
"Tim ini akan terdiri dari DPRP, Komnas HAM dan pemerintah, mereka akan dibagi dan turun ke Nduga, segera mungkin," ujar Lukas Enembe.
Secara terpisah, Ketua DPRP Yunus Wonda mengemukakan bahwa tim independen tidak melibatkan aparat keamanan, dengan harapan hasil yang didapatkan bisa lebih maksimal.
"Aparat tidak terlibat dalam tim ini. Tim independen ini akan bekerja untuk ungkap semua peristiwa yang terjadi di Nduga. Terutama mengajak warga yang lari ke hutan agar kembali ke rumahnya masing-masing," tuturnya.
Menurut dia, hal yang utama tim independen tersebut akan melibatkan tim kesehatan dan psikologi untuk memberikan pendampingan trauma kepada warga di Nduga.
Baca Juga: Takut Penyisiran TNI, Ribuan Warga Nduga Lari ke Hutan Hadapi Kematian
"Tim ini akan diketuai atau dikoordinir oleh Pak Gubernur Lukas Enembe," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Anies Klaim Stok Pangan dan Inflasi Jakarta Aman Jelang Natal - Tahun Baru
-
1.363 Pasukan Jaga Kawasan Wisata di Bogor Selama Natal dan Tahun Baru
-
Rayakan Malam Tahun Baru, KRL Bakal Beroperasi Hingga Dini Hari
-
Libur Natal dan Tahun Baru, Bus AKAP di Bogor Jalani Uji Kelaikan
-
28.328 Polisi dan Tentara Jaga Natal dan Tahun Baru 2019 di Jawa Barat
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina