Suara.com - Kubu Capres – Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno mengkritik rezim Jokowi yang menyebut gerakan separatis di Papua sebagai kelompok kriminal bersenjata.
Wakil Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Yahdil Abdi Harahap, justru mengatakan gerakan Papua Merdeka sebagai teroris.
Ia berpendapat, pemerintah selama ini kerap menstigma sejumlah kelompok sebagai organisasi teroris. Namun, hal tersebut tak diberlakukan kepada gerakan Papua Merdeka yang menurutnya sebagai teroris.
"Tidak bisa stigma itu ditempel terus menerus kepada sejumlah kelompok, tapi di lain sisi ada perbuatan terorisme yang tidak pernah distigma sebagai gerakan teroris," kata Yahdil dalam diskusi bertajuk 'Kalau Bersih Kenapa Risih' di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2018).
Yahdil menegaskan, kelompok teroris tersebut sudha meresahkan masyarakat Papua. Ia mengklaim, kelompok itu melakukan kekerasan, penculikan, hingga pembunuhan.
Karenanya, Yahdil mengakui merasa heran pemerintah masih menilai kelompok tersebut sebagai kelompok kriminal bersenjata, bukan teroris.
"Tidak bisa lagi disematkan predikat KKB, kelompok, kriminal, bersenjata. Kalau KKB, begal juga KKB. Dia kriminal dan juga bersenjata pakai balok, parang, pisau. Jadi sama dong levelnya," ujarnya.
Dirinya meminta kepada pemerintah untuk mengubah sebutan bagi para pelaku-pelaku teroris itu dari KKB menjadi pelaku teror.
Baca Juga: Bos Bhinneka Minta Konsumen Tak Tergoda Promosi e-Commerce
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
BPJS Kesehatan Berkolaborasi dengan BPKP Memperkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama