Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan drainase vertikal di semua kantor-kantor Pemprov DKI dan pemukiman warga. Drainase vertikal diharapkan bisa mencegah banjir di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Drainase Vertikal di Lahan Milik Pemprov DKI menargetkan program ini sudah dijalankan pada akhir Maret 2019.
"Drinase vertikal itu sudah berlaku dan harus tuntas di seluruh kantor Pemerintah DKI itu per tanggal 31 Maret,” kata Anies kepada wartawan di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (22/1/2019).
Anies menerangkan, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran untuk membuat drainase vertikal di pemukiman warga.
“Nantinya anggaran yang bisa digunakan oleh masyarakat membangun (drainase vertikal) di kampung-kampung itu dari Dinas Perumahan, dari Dinas Perindustrian dan Energi sudah disiapkan," kata Anies.
"Dan nanti kita akan lakukan secara masif, sekarang di sedang dalam proses lelang. Nanti setelah itu baru kita pelaksanaan,” Anies menambahkan.
Menurut Anies, drainase vertikal penting dan harus segera dibangun di Jakarta, sehingga jika hujan tiba air bisa dimasukkan ke dalam tanah untuk mencegah banjir yang kerap menjadi masalah di Ibu Kota.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker