Suara.com - KPK bekerjasama dengan Inggris dalam pencegahan korupsi. Kerjasama KPK dan Pemerintah itu juga untuk melatih penyidik KPK.
Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief mengatakan KPK fokus membicarakan hal yang lebih teknis, seperti pelatihan terkait pencegahan korupsi tentang mendalami fungsi pemilik perusahaan yang mendapatkan keuntungan.
Hal itu disampaikan Laode usai melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Rob Fenn di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
"Saya dampingi Wakil dubes Inggris di Indonesia membicarakan khususnya beberapa hal tentang pencegahan korupsi dan kerjasama pelatihan dengan pemerintah Inggris," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).
"Pelatihan soal beneficial owners, pelatihan pengadaan barang melalui elektronik dan juga pelatihan lain korupsi di sektor khusus," lanjut Laode
Menurut Laode, fokus utama KPK dalam pembahasan bersama Rob Fenn terkait beneficial owner, atau pemilik dari perusahaan. Lantaran Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) telah mengeluarkan Undang - Undang Nomor 13 tahun 2018 yang dimana pemilik perusahaan baru yang ingin mendaftarkan harus mencantumkan nama pemilik perusahaan tersebut.
"Kalau dulu kan nggak ada dalam struktur perusahaan. Tapi sebenarnya dikendalikan oleh orang itu (pemilik perusahaan). Dan itu yang kami pelajari dari Inggris. Jadi topik pertama kami tentang benificial owner, di mana melihat legislasi UU Inggris," ujar Laode
Maka itu, dalam waktu dekat tim penyidik maupun tim penyelidik KPK akan berangkat menuju Inggris untuk belajar dalam pencegahan korupsi diberbagai sektor.
"KPK ingin belajar ke Inggris. Terus terang kami banyak melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama dengan KPK inggris yang bernama SFO," tutup Laode
Baca Juga: 2 Pegawai KPK Diduga Dianiaya, Polisi Panggil Sekda Pemprov Papua
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO