Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Wali kota Semarang Hendrar Prihadi (Hendi) telah mengantongi izin kampanye ketika melarang bagi masyarakat tidak mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi - Maruf Amin untuk menggunakan Jalan Tol Trans-Jawa di Jawa Tengah.
Hendi juga mengaku kepada Tjahjo bahwa dirinya telah mengantongi izin dari Panwaslu Kota Semarang, Sabtu (2/2/2019) untuk mengkampanyekan Jokowi.
"Dia sudah menjelaskan detail, sudah saya tanya (ternyata) ada izinnya. Dia sudah cuti dalam kapasitas sebagai ketua umum partai, ada izin untuk kampanye; bukan sebagai wali kota," kata Tjahjo Kumolo usai menghadiri rapat tentang pengembangan pariwisata di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (13/2/2019).
"Dia mengatakan sudah ada izin dari Bawaslu. Prinsipnya nanti kalau memang itu dianggap sah atau tidak, ya menunggu undangan dari Panwaslu Semarang," tambahnya.
Dilema kepala daerah terjadi ketika dihadapkan pada kampanye politik. Di satu sisi, kepala daerah harus bersikap netral ketika bertugas sebagai pelayan masyarakat. Namun di sisi lain, dia harus mengkampanyekan pasangan calon yang diusung oleh partai politik yang mendukungnya maju dalam pemilihan kepala daerah.
"Jadi di satu sisi dia sebagai pejabat publik yang harus netral, di sisi lain dia sebagai orang partai. Karena apa pun, kepala daerah itu kan kader partai politik atau didukung oleh gabungan partai politik," jelas Mendagri.
Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo telah memanggil Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi untuk dimintai klarifikasi terkait ucapan Hendi yang mengatakan bahwa masyarakat yang tidak memilih Jokowi di Pilpres 2019 dilarang menggunakan jalan tol.
"Disampaikan ke saudaranya di luar sana, kalau tidak mau dukung Jokowi, (maka) jangan pakai jalan tol," kata Hendi Jumat dua pekan lalu
Hendi sendiri merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dengan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Semarang. Dia juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan menjadi Wakil Wali Kota Semarang periode 2010-2013, Wali Kota Semarang periode 2013-2015 dan periode 2015-2020. (Antara)
Baca Juga: Ada Jalan Tol, Balikpapan - Samarinda Bisa Ditempuh 1 Jam Perjalanan
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada