Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Senin (18/2/2019) malam. Kedatangannya disebut untuk mengklarifikasi laporan dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Kominfo Next, yang dituduhkan kepadanya.
"Tadi koordinasi beberapa hal yang berkaitan dengan tindaklanjut MoU yang ditandatangani bertiga sama KPU dan Bawaslu waktu itu. Sekaligus juga diminta klarifikasi mengenai kejadian soal 'yang bayar gaji ibu siapa' itu aja," ujar Rudiantara seperti dilansir dari Antara.
Dalam proses klarifikasi, dia mengaku mendapat sekitar 30 pertanyaan oleh Bawaslu RI. Rudiantara menyatakan hanya menjawab apa adanya sesuai kejadian.
"Tadi ditanya (dalam acara Kominfo Next) ada atribut atau tidak, ada partai atau tidak, ada identitas capres atau tidak, ya nggak ada semuanya, memang bukan acara untuk kampanye," ujar Rudiantara.
Terkait pernyataannya dalam acara Kominfo Next yang dituding menguntungkan salah satu capres, Rudiantara mengatakan, Bawaslu nanti akan menentukan apakah dirinya melanggar atau tidak.
Yang jelas, kata dia, dalam bukti rekaman yang diputar, dalam acara itu dirinya sampai sembilan kali menekankan acara itu tidak ada kaitannya dengan Pilpres.
Secara terpisah, Ketua Bawaslu RI Abhan membenarkan pihaknya memanggil Rudiantara untuk mengklarifikasi tudingan pelanggaran pemilu.
Menurutnya klarifikasi itu adalah prosedur biasa dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu.
"Iya kita klarifikasi. Prosedurnya seperti itu," jelas Abhan.
Baca Juga: Buka Layanan Pijat Plus-plus, 3 Bos Spa Diseret ke Pengadilan
Sebelumnya seseorang bernama Nurhayati dari kelompok Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Menkominfo Rudiantara atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Rudiantara dalam acara Kominfo Next.
Ia mengatakan, Rudiantara dalam acara itu membuat pernyataan yang menggiring untuk tidak memilih pasangan Capres - Cawapres 02.
Dalam acara Kominfo Next yang diselenggarakan di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1), Menkominfo awalnya menanyakan soal desain banner sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di Kementerian Kominfo.
Rudiantara mempersilakan peserta dalam Kominfo Next memilih apakah lebih setuju dengan desain nomor satu atau nomor dua. Dia menekankan bahwa pilihan nomor satu dan dua ini tidak terkait Pilpres.
"Ini susah-susah gampang. Tidak ada kaitannya dengan pencoblosan pilpres nanti. Jangan dikait-kaitkan dengan pencoblosan pilpres. Kalau dikait-kaitkan dengan pencoblosan pilpres, saya akan ambil hak otoritas saya untuk menetapkan. Tidak ada kaitannya dengan pilpres," ujar Rudiantara saat itu.
Kemudian, ia mempersilakan perwakilan pemilih desain nomor satu dan dua yang terdiri dari dua orang ibu-ibu, untuk naik ke atas panggung untuk menjelaskan alasan memilih desain tersebut.
Berita Terkait
-
Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu, Dinilai Memfitnah Prabowo soal Lahan
-
Sore Ini, Bawaslu DKI Rapat dengan Polda Metro Jaya Bahas Kampanye
-
Menkominfo: Fikih Informasi Muhammadiyah Bantu Berantas Hoaks
-
Prabowo Izin ke Bawaslu Jumatan di Masjid Kauman sebagai Agenda Pribadi
-
Bawaslu Tetap Awasi Prabowo saat Salat Jumat di Masjid Kauman
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta