Suara.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily menganggap tidak ada yang salah dari deklarasi dukungan yang dilakukan sejumlah camat di Makassar. Ace menilai para camat tersebut tidak melakukan kampanye dan tak mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres nomor urut 01.
"Saya kira kalau bentuknya bukan ajakan tetapi menunjukan sikap politik kenapa harus dipersoalkan?," kata Ace di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jumat (22/2/2019).
Menurutnya, sejumlah kepala daerah dan pejabat paham dengan aturan-aturan undang-undang pemilu. Politikus Partai Golkar ini menuturkan, jika ada kepala daerah menyatakan dukungan politiknya di luar hari kerja atau dalam kondisi cuti, maka kepala daerah itu tidak bisa disebut berkampanye.
"Jadi kita harus lihat konteksnya karena setiap WNI memiliki hak konstitusional menentukan hak politik," ujarnya.
Namun, apabila memang ada pihak yang menilai kejadian itu sebagai bentuk pelanggaran, Ace menyarankan untuk melaporkannya ke pengawas pemilu.
"Kalau dinilai melanggar aturan tentu silahkan saja untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang yang terkait proses tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya sebuah video viral di media sosial menunjukkan sejumlah camat di Makassar mengutarakan dukungannya untuk Jokowi dan beberapa dari mereka menggunakan seragam Aparatur Sipil Negara (ASN).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO