Suara.com - Komunitas pendukung Persib Bandung, Viking Persib Club, membantah telah mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo -Ma'ruf Amin.
Bantahan itu unggah melalui akun instagram resmi Viking Persib Club. Selain itu, pentolan Viking, Yana Umar menuliskan bantahan serupa terkait dukungan terhadap Ma'ruf Amin.
"Sehubungan dengan maraknya pemberitaan media yang menyebut keberpihakan Viking Persib Club (VPC) mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Republik Indonesia 2019, bersama ini kami informasikan kepada distrik-distrik, para anggota VPC dan Bobotoh pada umumnya, bahwa VIKING PERSIB CLUB selama ini tidak pernah mendeklarasikan dukungan kepada Capres maupun Cawapres pada Pemilu 2019 mendatang," tulis Yana Umar, Kamis (3/1/2019).
Menurutnya, Viking Persib Club terlahir karena kebersamaan dan keberanekaragaman pandangan. Sebuah rumah yang di dalamnya ratusan ribu manusia dengan beragam pemikiran dan karakteristik yang berbeda-beda namun dipertemukan oleh takdir yang sama, yaitu mendukung Persib.
Sebelumnya, beberapa orang yang mengatasnamakan Viking mendatangi kediaman Ma'ruf Amin di Rumah Situbondo, Jakarta, kemarin. Mereka datang untuk menyatakan dukungannya bagi pasangan nomor urut 1 tersebut.
Derek, anggota Viking mengaku dukungan politik terhadap Jokowi-Ma'ruf itu atas restu dari Ketua Umum Viking, Heru Joko. "Dukungan ini amanah dari ketua umum kami," kata Derek Saat dikonfirmasi langsung kepada Heru Joko, ia belum bisa memberikan keterangan secara langsung. Saat ini ia sedang berada di Jepang.
"Nanti saja ya, saya lagi di Jepang," kata Heru.
Sementara itu, Ketua Viking Frontline, Tobias Ginanjar mengatakan, dalam organisasi setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Namun apabila mengatasnamakan organisasi terutama Viking, hal itu bukanlah sikap organisasi tersebut.
"Menurut saya tindakan tersebut kurang tepat karena sebenarnya bobotoh berasal dari beragam latar belakang pandangan politik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa digeneralisasi menjadi pendukung si A dan si B yang justru nantinya malah memunculkan pro-kontra di kalangan internal bobotoh itu sendiri," kata dia. (ANTARA).
Baca Juga: Zulham Zamrun Bantah Telah Tinggalkan PSM Makassar
Berita Terkait
-
Dana Kampanye Prabowo-Sandiaga Lebih Besar Ketimbang Jokowi-Maruf
-
Airlangga: 75 Persen Pemilih Golkar Dukung Jokowi - Ma'ruf
-
Tak Menangkan Jokowi, Kader Golkar Terancam Kena Sanksi
-
Menanti Janji La Nyalla, Gerindra: Jangan Kaya Ruhut, Kupingnya Masih Dua
-
Didukung Ulama dan PCNU Tangsel, Ma'ruf Amin : Jangan Jual Busa
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!