Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MenPAN RB Syafrudin mengungkap jumlah PNS tak netral di Pemilu 2019 kurang dari 1 persen. Jumlah itu dari 4,3 juta PNS atau ASN se - Indonesia.
MenPAN RB mengimbau para PNS untuk menjaga netralitas di masa kampanye Pemilu 2019 dan menyarankan semua PNS untuk menentukan hak politiknya atau jangan sampai golput.
"(Kasus ASN tak netral di Pemilu) laporan sedang didata karena menyebar di kementerian dan lembaga. Alhamdulillah ASN tidak netral tidak begitu masif kurang dari satu persen. Jumlah ASN itu ada sekitar 4,3 juta," kata Menpan RB, seusai Pelantikan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Pimpinan Wilayah Jabar di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Selasa (26/3/2019).
"Tentunya, ASN selalu kita imbau untuk netral dalam kehidupan politik. Betul ASN itu punya hak politik, tapi hak politiknya itu digunakan di bilik suara. Jadi netaral supaya kehidupan berbangsa dan bernegara, roda-roda pemerintahan berjalan baik," lanjutnya.
Pihaknya juga telah menyiapkan sanski kepada ASN yang tidak netral san meskipun tidak menyebutkan secara spesifik tapi sanski itu telah diatur dalam peraturan yang berlaku.
"Untuk sanksi etika kelembagaan itu Bawaslu juga mengatur. Sehingga untuk ASN ikuti saja aturan yang ada," kata dia.
Menpan optimistis pelaksanaan Pemilu 2019 akan berjalan aman dan damai terlebih Indonesia memiliki pengalaman baik dalam melaksanakan pesta demokrasi lima tahun ini.
"Harus diingat bahwa Pemilu ini damai, konstelasi damai, Indonesia ini punya pengalaman," kata Menpan RB. (Antara)
Baca Juga: MenPAN RB Larang PNS Pamer Dukung Capres-Cawapres di Medsos
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi