Suara.com - Pengusaha Erwin Aksa lebih memilih mendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pemilu 2019. Terkait itu, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf, Jusuf Kalla menyebut Erwin hanya memberitahukan terkait dukungan tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu sebelumnya.
"Ini kan sarana demokrasi, maka sarana demokrasi juga harus dilakukan secara demokrasi pula. Ya, kalau Erwin punya sikap begitu, ya saya hargai sikap itu, walaupun dia tidak minta izin, dia cuman kasih tahu," kata JK di di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Wapres JK mengungkapkan, bahwa saat itu Erwin hanya sebatas memberi tahu kalau dirinya kini mendukung Prabowo - Sandiaga. Apabila Erwin kala itu meminta izin, JK berkelakar tidak akan memberikannya izin kepada Erwin.
"Kalau itu adalah level izin, saya tidak kasih izin," ujarnya sambil tertawa.
Menurut JK, keputusan Erwin untuk mendukung Prabowo - Sandiaga di Pilpres 2019 ialah atas dasar nilai persahabatan. Diketahui, Erwin dengan Sandiaga sudah lama menjalin persahabatan.
Menurutnya, persahabatan tersebut tidak bisa diganggu apalagi dengan urusan Pemilu yang hanya berjalan lima tahun sekali. Dirinya mencontohkan soal dukungan Partai Golkar yang berbeda. Saat Pemilihan Presiden 2014, Partai Golkar mendukung Capres - Cawapres Prabowo - Hatta Rajasa.
Kemudian Partai Golkar malah berbeda sikap di Pemilihan Presiden 2019 dengan mendukung Capres - Cawapres Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.
Karena itu JK menganggap kalau persahabatan Erwin - Sandiaga dinilai lebih penting ketimbang urusan politik yang bisa berubah setiap lima tahun sekali. Dengan demikian JK paham betul jika akhirnya Erwin memutuskan untuk mendukung Sandiaga di Pilpres 2019.
"Karena ingin persahabatannya dengan Sandi ingin langgeng ya silahkan saja, itu demokrasi dan juga memang saya yang mengajarkan bahwa persahabtaan itu penting daripada politik ini," pungkasnya.
Baca Juga: Putra Sulung Wali Kota Risma Diperiksa Polisi soal Jalan Raya Gubeng Ambles
Berita Terkait
-
Jokowi - Maruf Banggakan Kampanye Hologram, Fadli Zon: Biasa Saja Tuh!
-
Heboh Video Prabowo Subianto Minta Kopi saat Azan Berkumandang
-
Empat Parpol Ini Gagal Ikut Pemilu di Beberapa Wilayah Jateng
-
Dipecat, 6 Guru Honorer Pendukung Prabowo - Sandiaga Belum Digaji
-
Anies Minta Penetapan Tarif MRT Tak Dipolitisasi Jelang Pemilu 2019
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik