Suara.com - Presiden yang juga Capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) tengah menjalani masa kampanye rapat umum atau kampanye terbuka di Pilpres 2019. Karena itu, sebagian tugas Kepala Negara dialihkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wapres JK menuturkan, tugas yang dialihkan seperti seperti menghadiri acara-acara hingga agenda rapat. Namun, tidak semuanya tugas Jokowi sebagai presiden dilimpahkan sepenuhnya.
"Tapi kewenangan tentu di Indonesia ini tidak bisa dialihkan kalau seperti itu. Jadi, tugas-tugas di Jakarta, ibu kota ini harus saya jalani, termasuk juga rapat-rapat banyak hal yang saya tangani selama beliau aktif berkampanye," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Menurut JK, hal itu biasa terjadi. Pasalnya, sebelumnya JK juga sering menggantikan posisi Jokowi dalam suatu rapat atau menghadiri acara jika Jokowi sedang berada di luar kota.
JK menuturkan, selama masa pengalihan di saat Jokowi sibuk berkampanye, dirinya bisa menetapkan satu keputusan. Akan tetapi pengambilan keputusan itu harus seusai dengan operasional.
"Normal-normal saja, selama presiden kalau tidak ada di kota, maka hal-hal yang umum, biasa-biasa itu, biasanya dialihkan ke saya," ujarnya.
"Ya selama itu (pengambilan keputusan) dalam batas operasional, bisa saja," JK menambahkan.
Berita Terkait
-
Targetkan 62 Persen Suara, JK Minta Jokowi - Ma'ruf Tak Lakukan Kesalahan
-
CEK FAKTA: Tagar #INAelectionObserverSOS Jadi Perhatian Dunia?
-
Takut Suara Jateng Direbut Prabowo, Ma'ruf Minta Pendukung Tak Masuk Angin
-
Amien Rais: Hitung Hasil Pilpres Jangan di Hotel Borobudur, Banyak Jin
-
Jokowi Kenang 3 Tahun Tinggal di Aceh: Cuma Belajar Bahasa Peuhaba
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu