Suara.com - Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik Piliang menyatakan Pemprov DKI Jakarta siap menggelar proses pemungutan suara pada Pemilu 2019. Namun, Kabupaten Kepulauan Seribu akan menjadi sorotan dalam penyelengaraan Pemilu yang akan berlangsung 17 April 2019 mendatang.
Akmal mengatakan Kabupaten Kepulauan Seribu perlu diantisipasi dari segi teknis penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Yang diantisipasi dari Kepulauan Seribu seperti distribusi dan antisipasi. Kemudian juga perlu diwaspadai kemungkinan-kemungkinan adanya mati listrik dan sebagainya," kata Akmal dalam Rapat Video Conference Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilu 2019 di Ruang Pola Blok G, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).
Terkait temuan itu, Kemendagri meminta Pemprov DKI Jakarta bersama KPU DKI Jakarta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengamankan jalannya Pemilu 2019 di Ibu Kota.
"Untuk itu kita meminta kepada pemerintah daerah untuk segera menyurati stakeholder yang berkaitan dengan pemilu untuk lebih mengoptimalkan pelayanannya. Misalnya persoalan listrik dan sebagainya," jelasnya.
Seperti diketahui, sebanyak 7,7 juta orang sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di Provinsi DKI Jakarta, mereka akan mencoblos secara serentak pada 17 April 2019 mendatang.
Untuk Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon. Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) berpasangan dengan Ma'ruf Amin, sedangkan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berpasangan dengan Ma'ruf Amin.
Berita Terkait
-
Ada Isu Hasil Pemungutan Suara Luar Negeri, KPU: Hoaks
-
Pemungutan Suara di Luar Negeri Dimajukan sampai 14 April
-
Daftar 16 Provinsi yang Rawan Keamanan saat Hari Pencoblosan 17 April 2019
-
WNI di Luar Negeri Sudah Mulai Melakukan Pencoblosan, KPU: Berjalan Aman
-
Cawagub DKI Baru Diproses Setelah Pemilu 2019, Anies: Kelamaan!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu