Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendesak DPRD Jakarta untuk segera memproses dua nama cawagub pengganti Sandiaga Uno yang sudah diajukan ke Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Anies minta pendampingnya ditunjuk dan segera bekerja sebelum Pemilu 2019 digelar.
Anies kemudian menganggap rencana DPRD Jakarta memproses pendamping barunya ditunjuk setelah Pemilu 17 April 2019, terlalu lama. Dia meminta hal itu jangan sampai terjadi.
"Pilpres kapan ya (17 April) berapa minggu lagi? (2 minggu lagi). Anda (wartawan) kan cuma butuh saya titik dua kelamaan (Anies: Kelamaan). Jangan lah," kata Anies saat ditemui di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (5/4/2019).
Sementara, Ketua DPRD Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan hingga saat ini belum ada perkembangan terbaru terkait proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Politikus PDIP itu menganggap anggota dewan sedang sibuk kampanye.
Prasetio memprediksi pembahasan mengenai pemilihan Cawagub DKI baru bisa dilakukan serius oleh anggota dewan ketika Pemilu 2019 selesai.
"Tinggal 16 hari lagi. Kalau kita ini, ya, mereka sosialisasi diri sendiri dengan pasangan capres. Jadi enggak mungkin buat mereka, berat turun lapangan (lalu) masuk ke sini (DPRD). Ini (pemilihan Cawagub) setelah tanggal 17 (April) kali," kata Prasetio kepada wartawan, di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019) lalu.
Untuk diketahui, proses pemilihan cawagub di DPRD Jakarta sedang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur, yang bertugas untuk membuat Tata Tertib (Tatib) dan membentuk Panitia Pemilih (Panlih).
Adapun Pansus tersebut diisi oleh perwakilan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta, dan jumlah anggotanya proporsional dengan jumlah kursi yang dimiliki oleh fraksi. Namun hinga saat ini baru 3 fraksi yang mengajukan anggotanya untuk jadi anggota Pansus.
Sementara kedua partai pengusung yaitu PKS dan Gerindra, telah mengajukan dua nama cawagub, yaitu mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.
Baca Juga: Hanum Rais Tolak Bandara Baru Yogyakarta Dioperasikan Sebelum Pemilu 2019
Berita Terkait
-
Ditegur Anies, Adhi Karya Akan Tambah Pompa Air Atasi Banjir di Proyek LRT
-
Atasi Tanggul Jatipadang Jebol, Anies Akan Bangun Sodetan di Kali Pulo
-
Anies Tinjau Penyebab Banjir di Cawang dan Pancoran karena Proyek LRT
-
Anies dan Ketua DPRD Tinjau MRT, Anak-anak Histeris Sampai Naik Kursi
-
Diundang ke Balai Kota, Anies Sebut Keluarga Almarhum Naufal Masih Trauma
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Gerindra Dukung Pilkada Balik ke DPRD: Anggaran Rp37 Triliun Lebih Baik Buat Kesejahteraan Rakyat!
-
PDIP Integrasikan Politik Tata Ruang dan Mitigasi Bencana, Terjemahkan Visi Politik Hijau Megawati
-
Demo Buruh Tolak UMP 2026, Pramono Anung: Kami Tetap Berikan Layanan Terbaik
-
Bawa Pesan Kemanusiaan dari Megawati, PDIP Kirim 30 Ambulans dan Tim Medis ke Sumatra
-
Bupati Bireuen Tinjau Jembatan Krueng Tingkeum, Siap Dukung Kelancaran Logistik Aceh-Medan
-
APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama
-
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, YLKI Minta Audit Independen dan Tanggung Jawab Operator!
-
1.392 Personel Siaga di Silang Monas, Kawal Aksi Buruh Hari Ini!
-
Aturan Royalti Musik Tak Kunjung Jelas, Pelaku Usaha Butuh Kepastian Hukum di Momen Nataru
-
DPRD DKI Jamin Ekonomi Jakarta Tak Akan Mati karena Aturan Kawasan Tanpa Rokok