Suara.com - Sebanyak 15 personel Kepolisian gugur sampai hari ini, Senin (22/4/2019) selama bertugas pada masa Pemilu 2019. 15 polisi yang meninggal tersebut tersebar di berbagai daerah, khususnya wilayah yang sulit dijangkau.
Karopenmas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, gugurnya 15 anggota kepolisian terjadi saat, sebelum bahkan seusai pencoblosan. Mulai dari distribusi logistik, pengamanan pemilu, penghitungan suara dan pengawalan surat suara.
"Sampai dengan hari ini ya sudah 15 anggota yang gugur dalam melaksanakan tugas," ujar Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).
Menurut Dedi anggota yang gugur itu mayoritas berasal dari luar pulau Jawa yang dikenal rawan. Dedi mencontohkan daerah rawan seperti Kalimantan Timur, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Dedi menyebut, di daerah tersebut kondisi geografis tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) beragam. Ada yang lokasinya sangat jauh, sulit dijangkau dan bahkan ada yang gugur dalam kecelakaan lalu lintas.
"Ya memang kondisi tiap orang berbeda. Kemudian kondisi masalah geografis TPS tersebut berbeda-beda," kata Dedi.
Dedi mengaku, pihak Polri sangat berduka atas gugurnya 15 anggota tersebut. Ia menegaskan, para personel yang gugur nantinya mendapat kenaikan pangkat, perpanjangan gaji, santunan, dan hak lainnya.
"Seluruh anggota yang gugur mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat semula dan tentu hak-haknya juga," pungkas Dedi.
Berikut daftar nama personel Kepolisian yang gugur saat Pemilu 2019 sampai Senin (22/4/2019).
Baca Juga: Menangkan Jokowi, KPU Depok Ternyata Salah Input Data Pilpres TPS 30
AKP Suratno, Ditintelkam Polda Kaltim
Aiptu Jonter Siringgo, Polres Dairi Polda Sumut
Bripka Mashadi, Polres Indramayu Polda Jabar
Aipda Stefanus Pekuwali, Polres Kupang Polda NTT
Arie Adrian Winatha, Biro operasi Polda Kalsel
Aiptu Mohammad Supri, Polresta Sidoarjo Polda Jatim
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu