Suara.com - Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais menyerukan agar gerakan people power diganti. Amien beralasan untuk melawan tindakan kecurangan yang terjadi selama Pemilu akan diubah dengan gerakan kedaulatan rakyat.
Hal tersebut diungkap Amien saat melakukan pidato penutupan dalam acara 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Grand Sahid Jaya, Tanah Abang Jakarta Pusat.
Dalam pidatonya, Amien mengajak para peserta untuk mendoakan anggota BPN yang baru ditahan Kepolisian, Eggi Sudjana. Menurutnya Eggi ditahan karena peole power, karena itu Amien menggantinya dengan kalimat kedaulatan rakyat.
"Ini sudah azan, jadi sebelum doa saya ingatkan Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara poeple power tapi kita gunakan gerakan kedaulatan rakyat," ujar Amien di Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).
Mantan Wakil Ketua MPR itu menuturkan dengan nama kedaulatan rakyat berarti gerakan untuk melawan kecurangan Pemilu adalah gerakan rakyat. Karena itu ia menyebut bagi pihak yang melawan rakyat akan digilas bersama-sama.
"Dari sekarang kita tidak gunakan people power tapi gunakan kedaulatan rakyat. Siapa yang menghadapi rakyat, insyaallah kita gilas bersama-sama," pungkasnya.
Amien Rais menjadi salah satu tokoh kubu Prabowo-Sandi yang menghadiri acara tersebut. Selain Amien, hadir juga tokoh-tokoh seperti Ketua BPN, Djoko Santoso, Rachmawati Soekarnoputri, Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar, Rizal Ramli, dan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufrie.
Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). BPN menanggap telah terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif selama Pemilu 2019.
Menurut Djoksan dalam pidatonya, ia sudah mendapat restu dari para petinggi BPN yang sudah mengungkap kecurangan Pemilu di acara tersebut.
Baca Juga: Prabowo Subianto Malam Ini Mau Tulis Surat Wasiat
"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar hak-hak demokrasinya menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," ujar Djoksan di lokasi, Selasa (14/5/2019).
Berita Terkait
-
Sandiaga Serukan Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan
-
Soal Pria Ancam Penggal Jokowi, Putri Amien Rais: Pribumi Kian Terpojok
-
Tiga Anak Amien Rais Diklaim Menang Pemilu 2019
-
Setan Gundul Pembisik Prabowo, Sandiaga: Amien Rais kan Rambutnya Banyak
-
TKN Bandingkan Pernyataan Amien Rais dan Dua Tokoh Bangsa soal Kinerja KPU
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi