Suara.com - Idham Amiruddin, saksi dari kubu Capres - Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengungkapkan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) siluman di sejumlah daerah di mana suara Prabowo Subianto - Sandiaga Uno unggul.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengklaim keunggulan pasangan 02 itu akan lebih tinggi apabila tidak ada kecurangan.
"Kalau misalnya mereka tak melakukan kecurangan pak Prabowo pasti akan lebih menang lagi, jadi kalau misalnya pak Prabowo menang hanya 65 persen," kata Andre di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (20/6/2019).
Diketahui, Idham sempat menyebut sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki DPT siluman. Namun, Idham mengklaim tak mengetahui kalau daerah yang ia sebutkan itu ternyata Prabowo dan Sandiaga unggul dari Jokowi - Maruf Amin.
Andre mengatakan kalau permintaan penghitungan suara ulang (PSU) yang diajukan kubunya bukan ditujukan untuk daerah-daerah yang diketahui Prabowo - Sandiaga kalah. Namun, Andre berdalih, permintaan PSU juga berlaku di sejumlah daerah yang diketahui Prabowo - Sandiaga unggul suara dari Jokowi - Maruf Amin.
"Intinya kami minta PSU juga di daerah-daerah pak Prabowo menang, ini bukan soal menang kalah, ini soal kecurangan, ini bukan soal pak Prabowo dan Sandi, bukan soal menang kalah, ini soal bagaimana evaluasi pemilu untuk pemilu jurdil dan luber," tandasnya.
Untuk diketahui, Idham menjelaskan soal adanya DPT siluman yang digunakan dalam Pemilihan Presiden 2019 saat menjadi saksi pada sidang gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2019 di Gedung MK, Rabu (19/6/2019) kemarin.
Ketua Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin sempat melemparkan pertanyaan kepada Idham. Dalam persidangan itu, Idham sempat menjelaskan asal daerahnya yakni Makassar. Dirinya mengamini apabila hanya 6 TPS yang menggunakan DPT valid.
Ali kemudian menanyakan soal pengecekan yang dilakukan oleh Idham untuk melakukan verifikasi. Idham menjelaskan bahwa dirinya melakukan uji sample saat hari pemungutan suara. Ia mencocokan data yang dimilikinya dengan data DPT yang tertempel di setiap TPS.
Baca Juga: Tim Hukum Prabowo Hadirkan Terdakwa Sebagai Saksi di MK, BPN: Aduh...
Lebih lanjut Ali kembali melemparkan pertanyaan. Ia bertanya apakah adanya NIK rekayasa itu juga terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Ali memastikan kepada Idham apakah dirinya mengetahui kalau Prabowo - Sandiaga unggul di daerah-daerah yang disebutkannya menggunakan DPT dengan NIK rekayasa.
"Bapak tahu enggak di Enrekang itu 02 mendapatkan suara 75 persen?," tanya Ali.
"Saya tidak tahu," jawab Idham.
Berita Terkait
-
Tim Hukum Prabowo Hadirkan Terdakwa Sebagai Saksi di MK, BPN: Aduh...
-
Sindir Saksi Prabowo, Ahli IT: Tak Perlu Robot, Pelajar Bisa Buka Situng
-
Sebut Sistem Situng Aman, Ahli IT KPU: Dibom Sekalipun Enggak Apa-apa
-
Saksi Ahli KPU Beri Keterangan di MK, BW Tak Dampingi Tim Hukum Prabowo
-
TKN: Tuduhan Kecurangan TSM dari Kubu Prabowo Cuma Isapan Jempol
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka