Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan kepada Presiden Argentina Mauricio Macri perihal lamanya penerbitan visa bagi WNI yang ingin berkunjung ke negara tersebut.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Jokowi menerima kedatangan Presiden Mauricio Macri.
"Kami sudah mulai bahas sebenarnya, cuma pada saat presiden (Jokowi) langsung menyampaikan, presiden (Argentina) langsung merespons, sistemnya mereka (Argentina) akan ditinjau ulang lagi, berarti akan ada perubahan yang signifikan," ujar Retno di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/6/2019).
Menurutnya, setelah mendengar keluhan Jokowi, Mauricio berjanji akan meninjau ulang sistem pembuatan visa Argentina.
"Tadi saya tanya dengan teman teman dari kementerian Luar negeri mereka bentuknya mereka belum tahu, tapi pada saat presidennya mengatakan bahwa sistem akan ditinjau lagi berarti akan ada perubahan yang signifikan terhadap," kata dia.
Retno menuturkan, selama ini WNI harus menunggu 45 hari meski sudah masuk sistem elektronik di Argentina. Kendati demkian, masa tunggu penerbitan visa tetap membutuhkan waktu lama.
"Jadi gini, kami bisa masuk sistem elektroniknya mereka selama kita punya visa EU (European Union) dan US (United States). Nah itu sistemnya bisa diperpendek, tapi tetap menjadi hanya 20 hari. Nah, kita bilang, enggak bisa," katanya.
"Makanya presidennya langsung nyaut dan bilang sistem visa akan diperbaiki. tinggal implementasinya, berarti dari Kemenlu dan Home Affairs mereka yang akan menindaklanjuti pertemuan kedua presiden ini," tutur Retno.
Tak hanya itu, Jokowi kata Retno juga menyampaikan kepada Presiden Argentina persoalan pendidikan yakni standarisasi dan ijazah. Pasalnya, jika ada WNI yang melanjutkan pendidikan ke Argentina, harus mengulang lantaran negara tersebut tidak mengakui ijazah WNI yang bersekolah di Indonesia.
Baca Juga: Kalah Atau Menang Gugatan MK, Sandiaga Klaim Siap Bertemu Jokowi
"Jadi misalnya kita sekolah di sini, mau sekolah di sana, ijazah di sini tidak diakui, sehingga banyak sekali harus mengulang dan sebagainya. Sekarang kita sudah memiliki MoU yang sudah ditandatangani hari ini mengenai masalah penyamaan sertifikasi dan sebagainya," kata dia.
"Sehingga harapannya pada saat kita melakukan kerja sama pendidikan, ijazah - ijazah yang kita miliki semuanya diakui oleh mereka, demikian juga ijazah ijazah mereka di oleh kita, plus exchange guru, pendidik dan sebagainya. Sehingga dengan visa dan pendidikan itu kita harapkan people to people contact akan semakin bagus," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 50 Tahun, Atasi Garis Penuaan
- 3 Link DANA Kaget Khusus Hari Ini, Langsung Cair Bernilai Rp135 Ribu
- 14 Kode Redeem FC Mobile Hari Ini 7 Oktober 2025, Gaet Rivaldo 112 Gratis
- Sosok Profesor Kampus Singapura yang Sebut Pendidikan Gibran Cuma Setara Kelas 1 SMA
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
Pilihan
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
-
Istri Thom Haye Keram Perut, Jadi Korban Perlakuan Kasar Aparat Keamanan Arab Saudi di Stadion
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Kemera Terbaik, Mudah Tapi Bisa Diandalkan
-
Kontroversi Penalti Kedua Timnas Indonesia, Analis Media Arab Saudi Soroti Wasit
-
6 Rekomendasi HP Murah Baterai Jumbo 6.000 mAh, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Skandal Haji Makin Melebar: KPK Kini Juga Bidik Korupsi Konsumsi dan Akomodasi
-
Gencarkan Gemarikan di Lembang, Anggota DPR Ini Ajak Emak-emak Jadi Duta Gizi Atasi Stunting
-
Pengakuan Korban Penyerangan Geng Motor di Tanah Abang: Kami Hanya Jualan Kopi, Bukan Cari Musuh!
-
Detik-Detik Geng Motor Bersenpi Serang Warkop di Tanah Abang, Tembak Pemilik dan Karyawan
-
Api Mengamuk di Kantor Bupati Bulukumba, 4 Mobil Dinas Jadi Arang, Ini Dugaan Penyebabnya
-
Mendagri: Inspektorat Daerah Harus Kawal Program Prioritas dan TKD
-
Mendagri Minta Pemda Tidak Bergantung pada Dana Pusat, Dorong Inovasi Pendapatan Daerah
-
KPK Dalami Informasi dari Pansus Haji dalam Dugaan Korupsi Kuota dan Penyelenggaraan Haji
-
Refly Harun Tanggapi Analisis Said Didu soal Langkah Prabowo Lepas dari 'Geng Solo Oligarki Parcok'
-
Mendagri Dorong Kepala Daerah Perkuat Pengawasan dengan Optimalkan Peran APIP