Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan kepada Presiden Argentina Mauricio Macri perihal lamanya penerbitan visa bagi WNI yang ingin berkunjung ke negara tersebut.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Jokowi menerima kedatangan Presiden Mauricio Macri.
"Kami sudah mulai bahas sebenarnya, cuma pada saat presiden (Jokowi) langsung menyampaikan, presiden (Argentina) langsung merespons, sistemnya mereka (Argentina) akan ditinjau ulang lagi, berarti akan ada perubahan yang signifikan," ujar Retno di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/6/2019).
Menurutnya, setelah mendengar keluhan Jokowi, Mauricio berjanji akan meninjau ulang sistem pembuatan visa Argentina.
"Tadi saya tanya dengan teman teman dari kementerian Luar negeri mereka bentuknya mereka belum tahu, tapi pada saat presidennya mengatakan bahwa sistem akan ditinjau lagi berarti akan ada perubahan yang signifikan terhadap," kata dia.
Retno menuturkan, selama ini WNI harus menunggu 45 hari meski sudah masuk sistem elektronik di Argentina. Kendati demkian, masa tunggu penerbitan visa tetap membutuhkan waktu lama.
"Jadi gini, kami bisa masuk sistem elektroniknya mereka selama kita punya visa EU (European Union) dan US (United States). Nah itu sistemnya bisa diperpendek, tapi tetap menjadi hanya 20 hari. Nah, kita bilang, enggak bisa," katanya.
"Makanya presidennya langsung nyaut dan bilang sistem visa akan diperbaiki. tinggal implementasinya, berarti dari Kemenlu dan Home Affairs mereka yang akan menindaklanjuti pertemuan kedua presiden ini," tutur Retno.
Tak hanya itu, Jokowi kata Retno juga menyampaikan kepada Presiden Argentina persoalan pendidikan yakni standarisasi dan ijazah. Pasalnya, jika ada WNI yang melanjutkan pendidikan ke Argentina, harus mengulang lantaran negara tersebut tidak mengakui ijazah WNI yang bersekolah di Indonesia.
Baca Juga: Kalah Atau Menang Gugatan MK, Sandiaga Klaim Siap Bertemu Jokowi
"Jadi misalnya kita sekolah di sini, mau sekolah di sana, ijazah di sini tidak diakui, sehingga banyak sekali harus mengulang dan sebagainya. Sekarang kita sudah memiliki MoU yang sudah ditandatangani hari ini mengenai masalah penyamaan sertifikasi dan sebagainya," kata dia.
"Sehingga harapannya pada saat kita melakukan kerja sama pendidikan, ijazah - ijazah yang kita miliki semuanya diakui oleh mereka, demikian juga ijazah ijazah mereka di oleh kita, plus exchange guru, pendidik dan sebagainya. Sehingga dengan visa dan pendidikan itu kita harapkan people to people contact akan semakin bagus," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam