Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan kepada Presiden Argentina Mauricio Macri perihal lamanya penerbitan visa bagi WNI yang ingin berkunjung ke negara tersebut.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Jokowi menerima kedatangan Presiden Mauricio Macri.
"Kami sudah mulai bahas sebenarnya, cuma pada saat presiden (Jokowi) langsung menyampaikan, presiden (Argentina) langsung merespons, sistemnya mereka (Argentina) akan ditinjau ulang lagi, berarti akan ada perubahan yang signifikan," ujar Retno di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/6/2019).
Menurutnya, setelah mendengar keluhan Jokowi, Mauricio berjanji akan meninjau ulang sistem pembuatan visa Argentina.
"Tadi saya tanya dengan teman teman dari kementerian Luar negeri mereka bentuknya mereka belum tahu, tapi pada saat presidennya mengatakan bahwa sistem akan ditinjau lagi berarti akan ada perubahan yang signifikan terhadap," kata dia.
Retno menuturkan, selama ini WNI harus menunggu 45 hari meski sudah masuk sistem elektronik di Argentina. Kendati demkian, masa tunggu penerbitan visa tetap membutuhkan waktu lama.
"Jadi gini, kami bisa masuk sistem elektroniknya mereka selama kita punya visa EU (European Union) dan US (United States). Nah itu sistemnya bisa diperpendek, tapi tetap menjadi hanya 20 hari. Nah, kita bilang, enggak bisa," katanya.
"Makanya presidennya langsung nyaut dan bilang sistem visa akan diperbaiki. tinggal implementasinya, berarti dari Kemenlu dan Home Affairs mereka yang akan menindaklanjuti pertemuan kedua presiden ini," tutur Retno.
Tak hanya itu, Jokowi kata Retno juga menyampaikan kepada Presiden Argentina persoalan pendidikan yakni standarisasi dan ijazah. Pasalnya, jika ada WNI yang melanjutkan pendidikan ke Argentina, harus mengulang lantaran negara tersebut tidak mengakui ijazah WNI yang bersekolah di Indonesia.
Baca Juga: Kalah Atau Menang Gugatan MK, Sandiaga Klaim Siap Bertemu Jokowi
"Jadi misalnya kita sekolah di sini, mau sekolah di sana, ijazah di sini tidak diakui, sehingga banyak sekali harus mengulang dan sebagainya. Sekarang kita sudah memiliki MoU yang sudah ditandatangani hari ini mengenai masalah penyamaan sertifikasi dan sebagainya," kata dia.
"Sehingga harapannya pada saat kita melakukan kerja sama pendidikan, ijazah - ijazah yang kita miliki semuanya diakui oleh mereka, demikian juga ijazah ijazah mereka di oleh kita, plus exchange guru, pendidik dan sebagainya. Sehingga dengan visa dan pendidikan itu kita harapkan people to people contact akan semakin bagus," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
Terkini
-
Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat
-
Soal Larangan Rangkap Jabatan, Publik Minta Aturan Serupa Berlaku untuk TNI hingga KPK
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
-
Sekjen PDIP Hasto Lari Pagi di Pekanbaru, Tekankan Pentingnya Kesehatan dan Semangati Anak Muda
-
Menag Klaim Kesejahteraan Guru Melesat, Peserta PPG Naik 700 Persen di 2025
-
Menteri PPPA: Cegah Bullying Bukan Tugas Sekolah Saja, Keluarga Harus Turut Bergerak
-
Menteri Dikdasmen Targetkan Permen Antibullying Rampung Akhir 2025, Berlaku di Sekolah Mulai 2026
-
Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu di Bekasi, Simpan Paket 1 Kg dalam Bungkus Teh