- Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta mendesak pengelolaan sampah pasar mandiri demi mengurangi beban TPST Bantargebang.
- Penanganan sampah pasar harus segera dilakukan, baik oleh Pasar Jaya, DLH, atau melalui investasi swasta.
- Sampah organik pasar berpotensi besar diolah menjadi pakan ternak atau pupuk melalui ekonomi sirkular.
Suara.com - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mendesak percepatan pengelolaan sampah secara mandiri di kawasan pasar guna mengurangi beban di TPST Bantargebang.
Langkah ini dinilai krusial mengingat volume sampah dari pasar tradisional, khususnya Pasar Induk Kramat Jati, memerlukan perhatian yang sangat serius.
Yuke menegaskan bahwa penanganan sampah tersebut bisa dilakukan secara mandiri oleh Perumda Pasar Jaya maupun melalui kolaborasi dengan instansi terkait.
“Apakah nanti ditangani Pasar Jaya sendiri, bersama Dinas Lingkungan Hidup, atau melalui investasi dan kerja sama dengan pihak swasta, yang terpenting harus segera ditangani,” ujarnya, mengutip laman resmi Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Legislator Kebon Sirih melihat adanya peluang besar untuk melibatkan pihak swasta atau investasi guna mempercepat proses pengolahan limbah di area pasar.
Sebagian besar sampah yang dihasilkan pasar merupakan material organik yang memiliki nilai ekonomis tinggi jika dikelola dengan sistem yang tepat.
Limbah organik tersebut sejatinya dapat ditransformasikan menjadi pakan ternak, pupuk, atau diolah kembali melalui konsep ekonomi sirkular yang mumpuni.
Yuke menambahkan, strategi pengurangan sampah tidak boleh hanya bertumpu pada pengolahan di bagian hilir atau pembuangan akhir saja.
Ia menekankan pentingnya penguatan penanganan dari sumber timbulan hingga tahap pengelolaan menengah agar beban lingkungan berkurang secara signifikan.
Baca Juga: Link Pendaftaran Antrian KJP Sembako 2026 Pasar Jaya untuk Dapatkan Bantuan Pangan
“Selain memikirkan pengolahan di tahap akhir, penanganan dari sumber dan di tingkat menengah juga harus terus diupayakan. Semua tahapan tidak boleh diabaikan,” katanya.
Pemerintah dinilai memiliki peran vital untuk menjembatani antara komunitas pengelola sampah dengan pihak ketiga yang membutuhkan bahan baku tersebut.
“Potensinya sangat besar. Tinggal bagaimana mempertemukan pihak yang membutuhkan dengan komunitas atau warga yang sudah memilah dan mengolah sampah di lingkungannya,” tandas Yuke.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
- PT Blueray Cargo Milik Siapa? Perusahaan Logistik yang Seret Raffi Ahmad dalam Kasus Suap Importasi
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!
-
Mirip-mirip One Piece, Wibu Jogja Sebut Penguasa Saat Ini Menindas Rakyat Kecil