BPN Tolak Rekonsiliasi, Semoga Arwah Korban 22 Mei Tak Gentayang

Suara.com - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyindir sikap Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno yang menolak rekonsiliasi dengan Joko Widodo - Maruf Amin pasca putusan Mahkamah Konstitusi. BPN Dinilai tidak menghargai korban kerusuhan 22 Mei 2019.

Melalui akun twitternya, Ferdinand menyatakan pernyataan Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyatakan pertemuan antara Prabowo dan Jokowi tidak perlu adalah keliru.

Dia menganggap Dahnil tidak menganggap korban meninggal dunia pada kerusuhan aksi unjuk rasa tanggal 21-22 Mei 2019 bukan bagian dari hasil perseteruan masyarakat yang terpecah belah akibat Pemilihan Presiden.

"Bung @Dahnilanzar tampaknya tidak menganggap korban tewas 21-22 Mei itu sebagai bagian dari konflik Pilpres," cuit Ferdinand melalui akun @FerdinandHaean2 yang dikutip Suara.com pada Jumat (27/6/2019).

Ferdinand pun merasa kasihan melihat korban yang menurutnya disepelekan oleh BPN.

"Kasihan mereka yang sudah wafat tapi disepelekan begitu saja dianggap tak ada konflik. Semoga arwah mereka tenang dan tidak gentayangan karena disepelekan," ucapnya.

Sebelumnya, Dahnil menganggap tidak ada yang perlu direkonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo karena ia menilai tidak ada konflik personal antara Prabowo dan Jokowi.

"Rekonsiliasi emang ada apa? Sejak awal kan keterangan saya tidak perlu ada rekonsiliasi karena enggak ada yang konflik. Yang perlu direkonsiliasi itu adalah kalau rakyat itu ada yang disakiti. Itu yang perlu direkonsiliasi kalau ada yang dikriminalisasi itu yang perlu" kata Dahnil di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019) lalu.

Dahnil kemudian mengungkapkan bahwa Prabowo selalu bersedia untuk melakukan silahturahmi. Namun ia tidak bisa menyebutkan kapan waktu keduanya akan bertemu karena sama-sama sibuk.

Baca Juga: Prabowo Kalah di MK, Nilai Tukar Rupiah Berpotensi Menguat