Suara.com - Sebanyak 10 ribu personel gabungan TNI-Polri diterjunkan guna mengamankan rapat pleno penetapan pemenang Pilpres 2019 di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (30/6/2019).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisiaris Besar Polisi Argo Yuwono menerangkan, selain aparat TNI-Polri, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dikerahkan guna mengamankan kegiatan tersebut.
"Di KPU hampir 10.000 yang kita siagakan disana gabungan dari TNI-Polri dan Pemprov," kata Argo di Polda Metro Jaya, Sabtu (29/6/2019).
Jumlah tersebut merupakan personel yang sebelumnya mengamankan sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019) lalu.
"Kemarin sudah kita tempatkan di MK, Bawaslu, ada di KPU, ada di gedung DPR MPR, jadi semuanya masih terjaga dan personel pun gabungan dari TNI Polri masih kita siagakan di lokasi," tambahnya.
Sementara itu, untuk rencana pengalihan arus lalu lintas, akan dilakukan. Hanya saja sifatnya situasional melihat kondisi di lapangan.
"Untuk rekayasa lalu lintas kita situasional, nanti kita lihat seperti apa, nanti Dirlantas Polda Metro Jaya sudah menyiapkan rekayasa seandainya harus dilakukan rekayasa tapi kalau nanti tidak ya tidak," singkat Argo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Irine Gayatri BRIN Bedah 'Pasang Surut' Gerakan Rakyat
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan