Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik topik Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa (9/7/2019) malam.
Ia mengemukakan bahwa topik ILC malam itu tidak cocok untuk perwakilan dari partai pengusung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019, yang notabene adalah lawan politik kubu Presiden - Wakil Presiden terpilih Jokowi - Maruf Amin.
"Saya melihat bahwa tema malam ini sebetulnya bukanlah tema yang pas untuk partai-partai yang mungkin berada di dalam koalisi Prabowo - Sandiaga, kecuali yang sudah mengambil keputusan, untuk bicara," ujar Fadli Zon.
"Karena kan judulnya ini 'Rebutan Kursi, Rebutan Rezeki?', jadi yang berebut kursi, berebut rezeki itu mungkin sekarang adalah partai-partai pengusung dari Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin," imbuhnya.
Dirinya menjelaskan, hingga saat ini Gerindra belum membuat keputusan formal, apakah akan berkoalisi atau tidak dengan dengan pemerintahan Jokowi - Maruf.
Terlepas dari pertimbangan yang belum mencapai keputusan itu, Fadli Zon beranggapan bahwa 'rebutan kursi' kementerian, yang menjadi topik ILC, bukanlah topik yang perlu dibahas terlalu mendalam.
Ia terang-terangan menyebut topik tersebut remeh temeh dan dangkal.
"Ini menurut saya harus menjadi pemikiran yang lebih dalam daripada sekadar berbicara tentang rebutan kursi. Ini remeh temeh menurut saya rebutan kursi ini, dan menurut saya mendangkalkan demokrasi kita dan intelektualitas kita dan bikin rakyat marah terhadap institusi partai politik," terang Fadli Zon.
Bagi Fadli Zon, pembahasan tentang rebutan kursi membuat orang berpikir bahwa kontestasi Pilpres 2019 tak lebih dari sekadar politik dagang sapi.
Baca Juga: Gerindra: Pengajuan Kasasi Prabowo-Sandi ke MA Tanpa Koordinasi
"Seolah-olah semuanya ujungnya adalah 'dagang sapi'. Kalau ujungnya dagang sapi semua, ya untuk apa kemudian orang berkontestasi? Kenapa tidak langsung duduk-duduk saja sambil minum kopi dan atur-atur itu semua," lanjut sang Wakil Ketua DPR.
Fadli Zon berharap, nantinya kementerian diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan ahli di bidangnya.
"Bukan orang-orang yang asal diusulkan oleh partai-partai politik tapi tidak punya kemampuan," tutur Fadli Zon.
Berita Terkait
-
Fadli Zon Tolak Jokowi - Prabowo Rekonsiliasi: Memangnya Kita Perang?
-
Dibandingkan dengan PKS, Arief Poyuono Kenang Pertemanan Gerindra dan PDIP
-
Andre Rosiade: Saya Tak Menuduh Pendukung Pak Prabowo 'Buzzer'
-
Samakan dengan Pasutri, Jokowi Ditantang Sowan ke Prabowo
-
Reaksi Karni Ilyas Disebut Pro Prabowo, Mahfud MD Jokowi oleh Sujiwo Tejo
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!