Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menolak rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Dia beranggapan situasi politik pasca Pilpres 2019 bukan peperangan.
Zon menjelaskan tidak perlu melakukan rekonsiliasi. Sebab fase pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 yang baru saja digelar merupakan fase demokrasi bangsa yang biasa.
“Memangnya kita perang, ada rekonsiliasi. Ini kan satu kontestasi ya, jadi harus kita anggap sebagai hal yang biasa dalam pertarungan kompetisi. Semua kan sudah disampaikan termasuk yang memprotes kecurangan dan lain sebagainya," ungkap Zon di sela memimpin rapat tim pemantau daerah otonomi khusus bersama Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kompleks Kepatihan, Senin (8/7/2019).
Wakil Ketua DPR RI itu menilai terjadi pemahaman yang keliru terkait rekonsiliasi. Istilah rekonsiliasi yang disampaikan beberapa pihak, termasuk kubu 01 seharusnya tak digunakan dalam kontestasi pemilihan presiden. Menurutnya, dalam demokrasi, persaingan atau kompetisi merupakan hal yang wajar. Karenanya dalam konstestasi presiden tidak perlu adanya rekonsiliasi.
"Jadi saya dengar juga pendapatnya pak Moeldoko memang tidak perlu ada rekonsiliasi. Untuk apa ada rekonsiliasi,” tandasnya.
Zon menilai, situasi uamgh terjadi saat ini diyakini sebagai proses demokrasi masyarakat yang mendewasakan. Tidak perlu ada kekhawatiran akan terjadi perpecahan kalau dibiarkan.
Dengan adanya usulan rekonsiliasi justru menunjukkan perbedaan yang berbuntut pada perpecahan sebenarnya. Padahal masyarakat memiliki kearifan sendiri sehingga wacana tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.
"Kita seolah-olah ada satu perpecahan yang tajam. Ya menurut saya sih saya masih yakin ini bagian dari proses demokrasi kita. Masyarakat saya kira punya jalurnya sendiri jangan menganggap masyarakat kita ini lebih bodoh lah. Dan punya wisdom sendiri, dan inilah yang kita pegang," ungkapnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Dikaitkan dengan Habib Rizieq, PDIP: Aneh
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO