Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menolak rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Dia beranggapan situasi politik pasca Pilpres 2019 bukan peperangan.
Zon menjelaskan tidak perlu melakukan rekonsiliasi. Sebab fase pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 yang baru saja digelar merupakan fase demokrasi bangsa yang biasa.
“Memangnya kita perang, ada rekonsiliasi. Ini kan satu kontestasi ya, jadi harus kita anggap sebagai hal yang biasa dalam pertarungan kompetisi. Semua kan sudah disampaikan termasuk yang memprotes kecurangan dan lain sebagainya," ungkap Zon di sela memimpin rapat tim pemantau daerah otonomi khusus bersama Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Kompleks Kepatihan, Senin (8/7/2019).
Wakil Ketua DPR RI itu menilai terjadi pemahaman yang keliru terkait rekonsiliasi. Istilah rekonsiliasi yang disampaikan beberapa pihak, termasuk kubu 01 seharusnya tak digunakan dalam kontestasi pemilihan presiden. Menurutnya, dalam demokrasi, persaingan atau kompetisi merupakan hal yang wajar. Karenanya dalam konstestasi presiden tidak perlu adanya rekonsiliasi.
"Jadi saya dengar juga pendapatnya pak Moeldoko memang tidak perlu ada rekonsiliasi. Untuk apa ada rekonsiliasi,” tandasnya.
Zon menilai, situasi uamgh terjadi saat ini diyakini sebagai proses demokrasi masyarakat yang mendewasakan. Tidak perlu ada kekhawatiran akan terjadi perpecahan kalau dibiarkan.
Dengan adanya usulan rekonsiliasi justru menunjukkan perbedaan yang berbuntut pada perpecahan sebenarnya. Padahal masyarakat memiliki kearifan sendiri sehingga wacana tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.
"Kita seolah-olah ada satu perpecahan yang tajam. Ya menurut saya sih saya masih yakin ini bagian dari proses demokrasi kita. Masyarakat saya kira punya jalurnya sendiri jangan menganggap masyarakat kita ini lebih bodoh lah. Dan punya wisdom sendiri, dan inilah yang kita pegang," ungkapnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Dikaitkan dengan Habib Rizieq, PDIP: Aneh
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
-
Polda Jabar Libatkan Ahli Kejiwaan untuk Dalami Kondisi Psikologis Taufik Hidayat
-
Realita Pahit Dunia Kerja: Antrean 2 Km di Malaysia dan Bayang-Bayang PHK di Indonesia
-
Berkat Jejak Transaksi Daring, Pelaku Penyekapan Perempuan di Bandung Ditangkap
-
Segera Hadir, Film Sekolah Rakyat Angkat Kisah Dramatis dari Kehidupan Nyata
-
SDA Terus Dicuri, Prabowo: TNI AL dan Bea Cukai Sudah Dikerahkan, Masih Saja Bocor!
-
Rugi Terus, Prabowo Bakal Tutup 800 Perusahaan Pelat Merah untuk Berhemat
-
Jakarta Darurat Kabel Semrawut: Pelajar Tewas, Perda Mangkrak, Legislator Tuntut Sanksi Operator
-
UU Peradilan Militer Jadi Tameng Impunitas TNI! Aktivis Desak Reformasi Total
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan