Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, pidato kebangsaan Presiden Jokowi berjudul Visi Indonesia, Minggu (14/7) malam, beraroma paradigma pembangunanisme yang terasa kental pada era Orde Baru.
Fahri juga menganggap pidato Jokowi yang ia catat hanya sekitar 24 menit itu mudah dihapal, namun tidak bisa mewakili ide-ide dasar dalam bernegara.
"Cara presiden untuk sampai kepada kesimpulan 'bersatu' itu sangat berbau 'pembangunanisme' yang dulu sering kita dengar sebagai #TrilogiPembangunan: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Dengan versi baru 5 tahap mencapai #VisiIndonesia itu semua soal pembangunan," kata Fahri dalam akun Twitter miliknya @Fahrihamzah, Senin (15/7/2019).
Jokowi dalam pidatonya, kata Fahri, hanya ingin memaksa bangsa untuk berubah namun tanpa memberi kejelasan mau dibawa ke mana.
Fahri berujar, Jokowi juga meminta semua untuk bersatu, serta menyinggung oposisi yang boleh-boleh saja namun dengan syarat.
"Presiden memuji 'oposisi dengan syarat'. Inilah yang kelak akan menjadi persoalan dan harus diperdebatkan," kata Fahri.
Terkait hal itu, Fahri mengatakan, pemerintah tidak seharusnya membuat syarat sepihak atas konsensus demokrasi. Semua itu harus berlandas hukum.
Ia juga menegaskan, Pancasila sebagai ideologi bukan merupakan milik pemerintah. Begitu juga dengan agama dan adat ketimuran.
"Dulu, Orde Baru senang sekali memakai Pancasila untuk menyerang kiri dan kanan, juga menggunakan nilai 'ketimuran' dan agama serta sopan santun untuk membungkam para pembicara yang kritis kepada pemerintah. Ada trauma di generasi tertentu pada terminologi yang dulu kita lawan," tuturnya.
Baca Juga: INFOGRAFIS: Jadi Presiden Lagi, Jokowi Pidato Tebar 3 Ancaman
Fahri Hamzah yang sebelumnya mengaku tidak paham terhadap apa yang disampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya, kembali meminta agar para juru bicara menjelaskan maksud dari Visi Indonesia.
"Inilah yang sekali lagi harus dibicarakan. Maka, saya mendorong para juru bicara pasangan @jokowi - KH. Maruf Amin untuk menjelaskan secara lebih luas makna pidato singkat itu. Sebab ia harus dapat menjadi bahan perdebatan kita semua. #VisiIndonesia."
Untuk diketahui, Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato kebangsaan pada acara Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.
Dalam pidatonya, Jokowi lebih banyak menyampaikan program pembangunan infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi, dan sumber daya manusia yang akan menjadi fokusnya dalam periode kedua sebagai presiden.
Pidato ini disaksikan hampir seluruh Menteri Kabinet Indonesia Kerja, Ketua Umum Parpol Koalisi, Tim Kampanye Nasional Jokowi - MarufAmin, dan puluhan ribu masyarakat yang memenuhi SICC.
Berita Terkait
-
INFOGRAFIS: Jadi Presiden Lagi, Jokowi Pidato Tebar 3 Ancaman
-
Investor Sudah Dengar Pidato Jokowi? Jangan Ragu untuk Tanamkan Modal di RI
-
3 Ancaman dari Jokowi saat Berpidato di Sentul
-
Pidato Berapi-api Jokowi Jadi Trending Topic Indonesia Nomor Satu
-
Jokowi Pidato Visi Indonesia, Fahri Hamzah: Banyak yang Enggak Paham
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!