Suara.com - Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) baru saja menyampaikan pidato kebangsaan dalam acara Visi Indonesia di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) malam.
Jokowi menguraikan banyak program pembangunan infrastruktur, ekonomi, reformasi birokrasi, dan sumber daya manusia (SDM) dalam pidatonya.
Program-program itulah yang akan menjadi fokusnya selama periode kedua sebagai presiden.
Pada pidatonya, Jokowi juga melontarkan beberapa ancaman untuk mereka yang tidak bisa diajak bekerja sama. Berikut tiga di antaranya:
1. Hajar penghambat investasi
Dalam lima tahun ke depan bersama wakilnya, Maruf Amin, Jokowi mengatakan akan membuka keran investasi lebih besar dibanding di periode pertama.
Menurutnya, investasi adalah kunci utama untuk membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia dan mengurangi angka pengangguran.
Ia pun secara tegas melantangkan bahwa semua pihak yang menghambat investasi di Indonesia akan diberantas.
"Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada punglinya!" seru Jokowi.
Baca Juga: Sambangi Istana, Baiq Nuril Serahkan Surat Permohonan Amnesti ke Jokowi
"Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan," imbuhnya.
2. Copot pejabat yang tak efisien
Jokowi juga mementingkan reformasi birokrasi selama pemerintahannya di periode kedua. Ia menegaskan bahwa pola pikir birokrasi harus diubah.
"Reformasi struktural! Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah! Hati-hati! Kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas!" ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, pejabat pemerintahan harus melayani masyarakat dengan baik dan tidak berbelit. Jika tidak, mereka akan dicopot oleh Jokowi.
"Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Akan saya cek sendiri! Akan saya kontrol sendiri! Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya," tegasnya.
Berita Terkait
-
Pidato Berapi-api Jokowi Jadi Trending Topic Indonesia Nomor Satu
-
Jokowi Tak Bahas Masalah HAM saat Pidato Visi Periode Kedua
-
Pidato Lengkap Visi Jokowi, Bicara Infrastruktur Hingga SDM Indonesia
-
Wahai Pejabat Negara, Main-main dengan Jokowi Siap-siap Dipecat!
-
Jokowi Bolehkan Oposisi, Asal Tak Saling Lontarkan Caci Maki Bahkan Dendam
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra