Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyambut baik terkait wacana perekrutan rektor asing untuk perguruan tinggi negeri (PTN). Namun JK meminta kalau perekrutan itu dilakukan secara bertahap.
JK mengkhawatirkan apabila tenaga asing tersebut langsung direkrut menjadi rektor PTN di Indonesia malah akan kaget. Alangkah baiknya kalau tenaga asing itu mulai dari tahap bawah untuk pengenalan dan pendalaman kemudian dilakukan secara bertahap hingga ia bisa menjadi rektor.
"Setuju rektor asing tapi melalui tahapan sehingga mereka tak syok, rektornya juga tidak syok. Dimulai dari penasihat teknis, dekan. baru kalau dimajukan, jadi rektor," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).
JK juga meyakini kalau Indonesia sanggup untuk memberi gaji kepada tenaga asing yang nantinya akan menjadi rektor di PTN. JK menyebut anggaran untuk pendidikan pada 2020 sebesar Rp 550 triliun.
Menurutnya, wacana tersebut sama saja ketika banyak anak bangsa yang memilih untuk bersekolah di luar negeri.
JK mengatakan dengan mengundang tenaga asing untuk bekerja di PTN akan lebih ringkas karena semisal satu tenaga asing bisa memberikan ilmu kepada 100 orang.
"Mahasiswa kuliah di tempat asing, yang kita datangkan kan sama saja, kalau ditakutkan asing ya kenapa kita kirim orang ke luar negeri?," ujarnya.
"Jauh lebih murah datangkan profesornya ke dalam negeri, lebih murah malah ongkosnya satu profesor atau satu rektor bisa mengajar 100 orang," JK menambahkan.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana akan mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia yang paling siap untuk dinaikkan rankingnya. Rencana tersebut akan dilakukan dalam rangka meningkatkan ranking perguruan tinggi di dalam negeri agar bisa mencapai 100 besar dunia.
Baca Juga: Menristekdikti Diminta Evaluasi Rencana Datangkan Rektor Asing
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pihaknya akan lebih dulu melakukan seleksi pada rektor luar negeri
"Kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item," ujar Nasir seperti dikutip Suara.com dari laman Setkab.go.id, Rabu (31/7/2019).
Berita Terkait
-
Cerita JK Mati Gaya saat Blackout: Nonton TV dan Telepon Enggak Bisa
-
Klaim Ikut Susah saat Jakarta Blackout, JK: Tiba-tiba Merasa Sendiri
-
Ketua Dewan Guru Besar UGM Nilai Menristek Lagi Caper ke Jokowi
-
Terkait Hasil Ijtimak Ulama IV, JK: Jangan Alergi dengan Kata Syariah
-
Ikut Kehilangan Kiai Kharismatik, Puja-puji Jusuf Kalla ke Mbah Moen
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis