Suara.com - Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan pemerintah untuk menkaji secara mendalam nilai Khilafah Nubuwwah yang terdapat dalam AD/ART ormas Front Pembeka Islam (FPI).
Menurut Din, nilai-nilai khilafah nubuwwah yang dianut FPI tidak bermasalah jika masih dalam kerangka Pancasila.
"Saya tidak tahu (khilafah nubuwwah di FPI) coba saja kaji, ya selama itu berdasarkan Pancasila, semuanya harus berdasarkan Pancasila, itu syaratnya, bahwa kemudian ada wawasan apapun istilahnya tapi harus tetap dalam kerangka pancasila," kata Din Syamsuddin saat ditemui Suara.com di acara Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019).
Selain itu, Din juga menyoroti berbagai aliran organisasi masyarakat yang tidak terdaftar di pemerintahan namun berkembang pesat menyebarkan paham-paham yang bertolak belakang dengan Pancasila.
"Negara juga harus berkeadilan, jangan sikap represif otoriternya itu hanya dihadapkan kepada kelompok islam, sementara isme-isme yang bertentangan dengn Pancasila yang menguasai ini dibiarkan saja, banyak isme-isme yang betentangan dengan Pancasila, nah itu keteradilan, dan keteradilan itu sejalan dengan Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Untuk diketahui, FPI saat ini sedang mengurus perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas di Kementerian Dalam Negeri.
Pihak Kemendagri mengungkapkan ada beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh FPI sehingga sampai saat ini SKT tersebut belum juga terbit meski sudah habis sejak 20 Juli 2019.
Kemendagri menegaskan permasalahan ini hanya masalah adminisratif saja, tidak ada batas waktu maksimal bagi FPI untuk memperpanjang izin tersebut.
Namun, tokoh 212 Slamet Ma'arif menduga tertahannya SKT tersebut lantaran pemerintah masih mempersoalkan salah satu poin dalam AD/ART FPI terkait Khilafah Nubuwwah.
Baca Juga: Ada Eks Jubir HTI di Ijtimak Ulama IV, PSI: Perkuat FPI Dukung Khilafah
Berita Terkait
-
Penampilan Seksi Cinta Laura Bikin Heboh, Ibunda Minta Maaf
-
Moeldoko Tolak Berdialog dengan FPI, PA 212: Lucu, Kok Negarawan Gitu?
-
FPI Minta JFC Dihentikan, Wabup Jember: Mari Kita Perbaiki Bersama
-
Enzo Zenz Allie Akan Dipecat dari TNI Jika Benar Pernah Bawa Bendera Tauhid
-
FPI Tolak Jember Fashion Carnaval Karena Maksiat dan Haram
Terpopuler
- Parfum Paling Wangi Rasa Apa? Ini 5 Rekomendasi Aroma yang Populer
- 5 Rekomendasi Lipstik Wardah untuk Usia 40-an yang Elegan, Nyaman di Bibir dan Awet
- 5 HP Samsung Galaxy A Series Termurah: Layar Super AMOLED, 5G hingga NFC
- Pesaing Vario 125 dari Yamaha, Tampang Bernuansa R1M
- 5 Parfum Wanita Terbaik untuk Acara Malam, Wanginya Elegan dan Memikat
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Tumpuk Sampah Sembarangan di Jakarta Bisa Berujung Denda Rp 500 Ribu
-
Meski Amplop Dikembalikan, KPK Bisa Jerat Raja Juli dengan Pasal Suap dan Gratifikasi
-
Anak Kecanduan Gawai Picu Gagal Ginjal dan Diabetes, Dedi Mulyadi Beri Peringatan Keras
-
Sopir Truk Wing Box Jadi Tersangka Kecelakaan Maut Pantura yang Tewaskan 12 Pengantar Pengantin
-
Lebak Darurat Air Bersih, Kemarau Panjang Landa 90 Desa di 23 Kecamatan
-
Disebut Medali 'Cokelat', Konate: Prancis Serius Bidik Tempat Ketiga di Piala Dunia 2026
-
Jaga Marwah Kota Santri, DPRD Cianjur Desak Aturan Tegas Sanksi ASN Terafiliasi LGBT
-
John Herdman Berburu Kiper Pelengkap 23 Pemain Inti Skuad Garuda
-
Menteri PPPA dan Kepala BPS Apresiasi Pemberdayaan PNM untuk Usaha Ekonomi Sirkular
-
BRI Gandeng Plataran Indonesia Hadirkan BRI Wellness Experience Pertama dan Terbesar di Jakarta