Suara.com - Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan pemerintah untuk menkaji secara mendalam nilai Khilafah Nubuwwah yang terdapat dalam AD/ART ormas Front Pembeka Islam (FPI).
Menurut Din, nilai-nilai khilafah nubuwwah yang dianut FPI tidak bermasalah jika masih dalam kerangka Pancasila.
"Saya tidak tahu (khilafah nubuwwah di FPI) coba saja kaji, ya selama itu berdasarkan Pancasila, semuanya harus berdasarkan Pancasila, itu syaratnya, bahwa kemudian ada wawasan apapun istilahnya tapi harus tetap dalam kerangka pancasila," kata Din Syamsuddin saat ditemui Suara.com di acara Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019).
Selain itu, Din juga menyoroti berbagai aliran organisasi masyarakat yang tidak terdaftar di pemerintahan namun berkembang pesat menyebarkan paham-paham yang bertolak belakang dengan Pancasila.
"Negara juga harus berkeadilan, jangan sikap represif otoriternya itu hanya dihadapkan kepada kelompok islam, sementara isme-isme yang bertentangan dengn Pancasila yang menguasai ini dibiarkan saja, banyak isme-isme yang betentangan dengan Pancasila, nah itu keteradilan, dan keteradilan itu sejalan dengan Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Untuk diketahui, FPI saat ini sedang mengurus perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas di Kementerian Dalam Negeri.
Pihak Kemendagri mengungkapkan ada beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh FPI sehingga sampai saat ini SKT tersebut belum juga terbit meski sudah habis sejak 20 Juli 2019.
Kemendagri menegaskan permasalahan ini hanya masalah adminisratif saja, tidak ada batas waktu maksimal bagi FPI untuk memperpanjang izin tersebut.
Namun, tokoh 212 Slamet Ma'arif menduga tertahannya SKT tersebut lantaran pemerintah masih mempersoalkan salah satu poin dalam AD/ART FPI terkait Khilafah Nubuwwah.
Baca Juga: Ada Eks Jubir HTI di Ijtimak Ulama IV, PSI: Perkuat FPI Dukung Khilafah
Berita Terkait
-
Penampilan Seksi Cinta Laura Bikin Heboh, Ibunda Minta Maaf
-
Moeldoko Tolak Berdialog dengan FPI, PA 212: Lucu, Kok Negarawan Gitu?
-
FPI Minta JFC Dihentikan, Wabup Jember: Mari Kita Perbaiki Bersama
-
Enzo Zenz Allie Akan Dipecat dari TNI Jika Benar Pernah Bawa Bendera Tauhid
-
FPI Tolak Jember Fashion Carnaval Karena Maksiat dan Haram
Terpopuler
- Gus Kikin Pimpin PBNU, Antara Satire 'Salah Dalil' hingga Guyon 'PWNU Jatim Cabang Jakarta'
- Persib Bandung vs Seoul FC dan Melbourne Victory, Mariano Peralta Kirim Psywar
- 8 Sepatu Jalan untuk Komuter KRL dan MRT yang Empuk dan Awet
- 9 Pilihan HP Infinix RAM 8GB Kelas Entry Level Harga Rp1-3 Jutaan
- Kulkas Merek Apa yang Tidak Ada Bunga Es? Ini Pilihan dan Tips agar Tak Salah Beli
Pilihan
-
Sudah dari 2023, 'Nyelang' Jadi Napas Warga Pesisir Cilincing Demi Dapatkan Air Bersih
-
Dikepung Asap Karhutla, Pesawat Menhut Raja Juli Antoni Gagal Mendarat di Pontianak
-
Santap Siang Bareng di Rusia, Prabowo Minta Maaf ke Putin Karena Hal Ini
-
Dua Bus Transjakarta Tubrukan di Pancoran, Benarkah Sopir Mengantuk karena Cuti Duka Ditolak?
-
Bikin Cemas! Pesawat Garuda Indonesia Pecah Ban Angkut 156 Penumpang
Terkini
-
FT Timnas Indonesia U-20 vs Laos: Zahaby Gholy Cetak Brace, Garuda Muda Puncak Klasemen
-
Donald Trump Bantah Rencana Ganti Nama Selat Hormuz dengan Namanya Sendiri
-
Kebakaran Renggut Nyawa 3 Pekerja, PT Evyap Beri Bantuan dan Evaluasi Operasional
-
Karhutla Sumsel Terus Berulang, Ketimpangan Agraria Kembali Dipertanyakan
-
Dari 566 Korban Keracunan Massal Sidoarjo, Tersisa 34 Santri Masih Dirawat di RS
-
Kali Bekasi Hitam Pekat dan Berbau
-
Polisi Bongkar Jaringan Merkuri Ilegal 1 Ton Senilai Rp2,8 Miliar, Pasok Tambang Emas di 3 Wilayah
-
Sebut Hotspot Karhutla Kalbar Turun, Raja Juli: Kondisi Kalbar Tidak Sedang Baik-baik Saja
-
Sherina Rasakan Langsung Tantangan Padamkan Karhutla Kalimantan
-
Masih Ada BPR yang Bakal Ditutup, Bagaimana Nasib Tabungan Nasabah?