Suara.com - Mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengingatkan pemerintah untuk menkaji secara mendalam nilai Khilafah Nubuwwah yang terdapat dalam AD/ART ormas Front Pembeka Islam (FPI).
Menurut Din, nilai-nilai khilafah nubuwwah yang dianut FPI tidak bermasalah jika masih dalam kerangka Pancasila.
"Saya tidak tahu (khilafah nubuwwah di FPI) coba saja kaji, ya selama itu berdasarkan Pancasila, semuanya harus berdasarkan Pancasila, itu syaratnya, bahwa kemudian ada wawasan apapun istilahnya tapi harus tetap dalam kerangka pancasila," kata Din Syamsuddin saat ditemui Suara.com di acara Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (7/8/2019).
Selain itu, Din juga menyoroti berbagai aliran organisasi masyarakat yang tidak terdaftar di pemerintahan namun berkembang pesat menyebarkan paham-paham yang bertolak belakang dengan Pancasila.
"Negara juga harus berkeadilan, jangan sikap represif otoriternya itu hanya dihadapkan kepada kelompok islam, sementara isme-isme yang bertentangan dengn Pancasila yang menguasai ini dibiarkan saja, banyak isme-isme yang betentangan dengan Pancasila, nah itu keteradilan, dan keteradilan itu sejalan dengan Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.
Untuk diketahui, FPI saat ini sedang mengurus perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas di Kementerian Dalam Negeri.
Pihak Kemendagri mengungkapkan ada beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh FPI sehingga sampai saat ini SKT tersebut belum juga terbit meski sudah habis sejak 20 Juli 2019.
Kemendagri menegaskan permasalahan ini hanya masalah adminisratif saja, tidak ada batas waktu maksimal bagi FPI untuk memperpanjang izin tersebut.
Namun, tokoh 212 Slamet Ma'arif menduga tertahannya SKT tersebut lantaran pemerintah masih mempersoalkan salah satu poin dalam AD/ART FPI terkait Khilafah Nubuwwah.
Baca Juga: Ada Eks Jubir HTI di Ijtimak Ulama IV, PSI: Perkuat FPI Dukung Khilafah
Berita Terkait
-
Penampilan Seksi Cinta Laura Bikin Heboh, Ibunda Minta Maaf
-
Moeldoko Tolak Berdialog dengan FPI, PA 212: Lucu, Kok Negarawan Gitu?
-
FPI Minta JFC Dihentikan, Wabup Jember: Mari Kita Perbaiki Bersama
-
Enzo Zenz Allie Akan Dipecat dari TNI Jika Benar Pernah Bawa Bendera Tauhid
-
FPI Tolak Jember Fashion Carnaval Karena Maksiat dan Haram
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Prabowo Copot Dadan Hindayana, Nanik S Dayang Resmi Jadi Kepala BGN!
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
Terkini
-
Heboh Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, Istana Turun Tangan Lakukan Audit Internal
-
Terungkap! Ini Catatan yang Membuat Dadan Hindayana Kehilangan Kursi Kepala BGN
-
Dasco Bongkar Alasan Nanik Layak Gantikan Dadan Hindayana di BGN
-
Dadan Hindayana Dicopot, Istana Jamin MBG Tetap Berjalan Normal
-
Dasco Dukung Nanik S Deyang Jadi Kepala BGN: Dia Teruji di Lapangan
-
Alasan Prabowo Copot Pimpinan BGN: dari SOP hingga Kualitas Makanan
-
Kepala BGN Diganti, Dasco: DPR Apresiasi Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat
-
Profil Wakil Kepala BGN Baru Agustina Arumsari
-
Pemerintah Copot Dadan Hindayana Sebagai Kepala BGN, Anggota Komisi IX DPR: Pergantian Yang Wajar
-
Bukan Cuma Dadan Hindayana, Prabowo Juga Copot Dua Wakil Kepala BGN