Suara.com - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romil menyoroti hadirnya eks juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto dalam Ijtimak Ulama IV di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Senin (5/8/2019).
Meski HTI sudah dilarang keberadaannya, menurut Guntur Romli, Ismail masih menjadi tokoh penting Hizbut Tahrir.
Ia menilai, kehadiran Ismail dalam Ijtimak Ulama IV juga menguatkan jika Front Pembela Islam (FPI) sebagai salah satu ormas yang ada dalam Ijtimak Ulama ikut dalam mendukung khilafah seperti halnya HTI.
"HTI memang sudah almarhum, tapi Hizbut Tahrir sebagai jaringan internasional tetap ada dan Ismail Yusanto tokoh penting Hizbut Tahrir. Dengan diundang ke Ijtima' Ulama yang digagas FPI, makin kuat fakta FPI dukung khilafah," cuit Guntur Romli di Twitter @GunRomli, Selasa (6/8/2019).
Diketahui, Ijtimak Ulama IV digelar di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019). Sebanyak 850 ulama dan tokoh diklaim telah menginformasikan kehadirannya.
Steering Commite Ijtimak Ulama dan Tokoh ke-IV, Slamet Ma'arif mengatakan salah satu tokoh yang hadir yakni eks Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto.
Selain itu, cucu Pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Wahab Hasbullah yaitu KH Solachul Aam Wahib Wahab alias Gus Aam juga disebut turut hadir di acara tersebut.
"Ada Kiai Akhir Zaman, Gus Nur. Kemudian ada dari Jawa Timur, dari Kediri, dari Gersik, dari NU Gersik. Ada Gus Aam dari Jombang salah satu cucu pendiri NU,” ungkap Slamet Ma'arif saat jumpa pers di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8).
“Kemudian Ketua Umum Dewan Islam Indonesia juga hadir. Pak Ismail Yusanto juga hadir,” imbuhnya.
Baca Juga: Ferdinand Ungkap Agenda Ijtimak Ulama yang Bikin Prabowo Kalah Pilpres
Kendati begitu, penanggung jawab Ijtimak Ulama IV, Yusuf Muhammad Martak menegaskan bahwa kehadiran Ismail tidak mewakili organisasi manapun. Yusuf mengungkapkan kalau Ismail hadir secara pribadi, terlebih Ismail juga merupakan salah satu tokoh yang memiliki pondok pesantren.
"Ismail Yusanto diundang sebagai pribadi. Tidak sebagai perwakilan organisasi. Pribadi ya,” kata Yusuf Martak.
Berita Terkait
-
Ferdinand Ungkap Agenda Ijtimak Ulama yang Bikin Prabowo Kalah Pilpres
-
Balas Tuduhan Anti Pancasila, FPI: Jangan Beritakan Hoaks dan Fitnah
-
Ini Peserta Ijtimak Ulama IV, dari Eks Jubir HTI hingga Cucu Pendiri NU
-
Rizieq Shihab: Ijtimak Ulama Tidak Perjuangkan Politik Dagang Sapi
-
Ijtimak Ulama IV, Rizieq Shihab Singgung Pelanggaran HAM di Pilpres 2019
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri